Moeldoko tegaskan Kantor Staf Kepresidenan tak terlibat politik praktis
Merdeka.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah lembaganya menjadi alat untuk memenangkan Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Menurutnya, KSP tidak terlibat dalam politik praktis.
"Oh ndak, ndak, ndak. KSP tidak terlibat dalam politik praktis, itu adalah politik praktis," ujar Moeldoko saat ditemui di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa (3/7).
Moeldoko menjelaskan, KSP hanya bertugas mengelola isu strategis dan melakukan komunikasi politik pemerintahan dalam arti yang lebih luas. "Bukan dalam konteks politik praktis, tetapi memonitor, evaluasi proyek-proyek strategis nasional. Jadi enggak ada itu kaitannya dengan pemenangan dan seterusnya," dia menegaskan.
Dalam kesempatan ini, Moeldoko juga berpesan kepada masyarakat cerdas dalam memilih calon pemimpin.
"Saya pikir saran saya pilih pemimpin yang baik, yang teruji, berani mengambil risiko, take risk. Jangan hanya jadi pemimpin yang berani jadi presiden, tapi tidak banyak berbuat, kan begitu," ucap Moeldoko.
"Pemimpin itu harus take risk, mengambil risiko, tidak hanya memikirkan dirinya, tapi kerja keras dan masa depan," imbuhnya.
Sebelumnya, banyak yang menilai keberadaan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) hanya sebagai alat politik Jokowi. Tudingan tersebut rata-rata berasal dari kelompok oposisi.
Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Minta PPATK Selidiki Dana PSN Masuk Kantong ASN-Politikus: Jangan Diam!
Moeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Satpol PP Garut Dukung Gibran: Tak Langgar Etik, Mereka Bukan ASN
Moeldoko menyebut Satpol PP secara organisasi belum mendapatkan posisi yang jelas seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaVIDEO: AHY Tertawa dan Bilang "Waduh" Disinggung Moeldoko Tak Hadiri Pelantikan Menteri
Saat pelantikan AHY, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko nampak tak hadir
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya