Merdeka.com - Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda siap untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun dalam pertemuan tersebut, dia mengupayakan sejumlah syarat. Salah satunya yaitu referendum Papua. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tegas mengatakan tidak akan ada pembicaraan referendum.

"Enggak ada bicara referendum," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Tidak hanya itu permintaan referendum, Benny juga meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama. Ketiga, dia meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua.

Keempat, Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua. Seluruh tambahan 16.000 personel TNI-Polri yang diturunkan sejak Agustus 2019 kata dia, segera ditarik.

Sebelumnya diketahui pemerintah akan melakukan pertemuan bersama tokoh papua yang bersebrangan dengan pemerintah pusat.Kepala staf Presiden Moeldoko mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan kelompok-kelompok

"Mungkin saya dulu lah," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Tidak hanya itu, Moeldoko juga mengajak Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda untuk bertemu dan duduk bersama. Agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya di Papua dan Papua Barat.

"Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko.

Dia juga mengatakan akan memberikan waktu untuk Benny Wenda berbicara. Dan mencari solusi bersama agar Indonesia jadi aman.

"Saya siap ketemu dulu, maunya apa sih, ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti baru kita beri ruang," ungkap Moeldoko.