Moeldoko Tanggapi Prabowo: Korupsi Ada di Pemda Bukan Pusat
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui korupsi masih terjadi di Tanah Air. Namun sebagian besar korupsi terjadi di level pemerintah daerah bukan pemerintah pusat.
"Kan kita bisa lihat, korupsi ada dimana sih sekarang? Korupsi ada di pemerintahan daerah, kan begitu," kata Moeldoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/11).
Oleh karena itu, Moeldoko membantah jika ada yang menuduh maraknya korupsi di Tanah Air karena lemahnya pengawasan Presiden Joko Widodo.
"Jadi indikatornya kalau kementerian banyak (korupsi) itu, Presiden bisa dilihat ada sebuah yang salah dalam leadership. Tapi yang terjadi rata-rata di DPR, kabupaten, wali kota," ujarnya.
Moeldoko mengatakan, korupsi kepala daerah atau di tingkat legislatif tidak bisa diarahkan semua kepada Presiden Jokowi. Sebab, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah bukan Presiden.
"Itu kan pemegang otoritas para kepala daerah itu. Begitu. Jadi bukan berarti semua diurusi pusat. Ini konteksnya berbeda," katanya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa saat ini Indonesia sangat butuh orang-orang cerdas dan jujur, guna membangun negara demokrasi yang sehat. Hal itu dia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam acara 'The World in 2019 Gala Dinner' yang diselenggarakan oleh majalah The Economist di Hotel Grand Hyatt Singapura, Selasa (27/12).
"Yang menurut saya paling mendesak, yang dibutuhkan saat ini adalah untuk membentuk sebuah tim anak bangsa yang terbaik dan paling cerdas dengan integritas tinggi, untuk melakukan reformasi dan membentuk pemerintahan yang bersih dan anti korupsi," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, bahwa Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari kalangan pejabat negara seperti anggota dewan, menteri hingga hakim sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," tegasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaPrabowo ingin semua pihak mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan Prabowo telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kemajuan TNI dan negara.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya