Moeldoko Soal Rencana Aksi Kawal Putusan MK: Jangan Ganggu Aktivitas Masyarakat

Merdeka.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF) beserta sejumlah organisasi berencana menggelar aksi pada Jumat 28 Juni. Aksi ini bertujuan mengawal putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai aksi tersebut tidak perlu dilakukan. Mantan Panglima TNI ini lantas mempertanyakan apa tuntutan pihak terkait dalam aksi mengawal putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

"Ya jangan lah, mau apalagi? Masyarakat ingin damai lah," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6).

Dia meminta PA 212, GNPF dan sejumlah organisasi itu tidak menggelar aksi di depan MK. Selain mengganggu aktivitas warga DKI Jakarta, aksi mengawal putusan sidang sengketa hasil Pilpres 2019 dianggap tidak akan mempengaruhi ketetapan MK.

"Jangan mengganggu aktivitas masyarakat. Toh proses hukum sudah jalan, tinggal menunggu," ujarnya.

"Ditekan apapun MK kan enggak bisa. Imbauan saya jangan lah, hormati proses hukum, yang paling penting lagi adalah beri kesempatan masyarakat untuk hidup tenang," imbuhnya.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK pada 24 Mei lalu. Mereka menolak ketetapan KPU yang menyatakan bahwa Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih suara tertinggi di Pilpres tahun ini.

Ketetapan KPU tersebut berdasarkan rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat nasional. MK sendiri telah menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU-Presiden) sejak tanggal 14 sampai 21 Juni 2019.

Seusai menggelar sidang PHPU-Presiden, MK langsung menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Keputusan hakim MK atas gugatan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan disampaikan Jumat besok.