Moeldoko Soal Isu Kebangkitan PKI: Jangan Menakuti Orang
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara terkait pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal isu kebangkitan PKI. Dia meyakini bahwa isu tersebut tidak mungkin muncul tiba-tiba.
"Tidak mungkin datang secara tiba tiba. Karena spektrum itu terbentuk dan terbangun tidak muncul begitu saja. Jadi jangan berlebihan sehingga menakutkan orang lain," katanya dalam keterangan persnya, Kamis (1/10).
Menurutnya, bisa saja isu ini kembali digulirkan sebagai komoditas untuk kepentingan tertentu. Moeldoko menyebut kembali digulirkannya isu PKI ini bisa dilihat dari dua pendekatan yakni, untuk menimbulkan kewaspadaan yang menenteramkan dan kewaspadaan yang menakutkan.
"Tinggal kita melihat kepentingannya. Kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menenteramkan maka tidak akan menimbulkan kecemasan. Tapi kalau kewaspadaan itu dibangun untuk menakutkan, pasti ada maksud-maksud tertentu," jelasnya.
Moeldoko menilai seorang pemimpin seharusnya mengutamakan kententraman masyarakat. Terlebih, saat ini masyarakat juga tengah dihadapi oleh situasi sulit akibat pandemi Covid-19.
"Kalau saya memilih, kewaspadaan untuk menenteramkan. Yang terjadi saat ini, menghadapi situasi saat ini apalagi di masa pandemi, membangun kewaspadaan yang menenteramkan adalah sesuatu pilihan yang bijak," ujar mantan Panglima TNI itu.
Dalam kesempatan ini, Moeldoko juga menanggapi soal pencopotan Gatot sebagai Panglima TNI karena perintah menonton film G30S/PKI. Dia menyebut pernyataan Gatot merupakan pendapat subyektif.
"Karena itu penilaian subyektif ya boleh-boleh saja, sejauh itu perasaan," ucapnya.
Dian mengatakan perasaan Gatot belum tentu sama dengan yang dipikirkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Moeldoko menjelaskan bahwa pergantian pimpinan di sebuah organisasi pasti sudah melalui berbagai pertimbangan.
"Bukan hanya pertimbangan kasuistik tetapi pertimbangan yang lebih komprehensif," tutur Moeldoko.
Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko Minta Kesehatan Petugas Pemilu Dijaga: Jangan karena Keteledoran Muncul Korban Besar
Moeldoko mewanti, jangan sampai ada keteledoran dalam memberikan layanan kesehatan bagi petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah
Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaMAKI Kritik Penanganan Kasus Harun Masiku di Era Ketua KPK Nawawi: Ternyata Omong Doang
"Pak Nawawi Pomolango, Ketua Sementara mengatakan sehabis dilantik itu akan mengejar Harun Masiku. Ternyata hanya omong doang karena kemarin buktinya tak ada,"
Baca SelengkapnyaMoeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif
Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca Selengkapnya