Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dengan rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto bukan menjadi agenda prioritas. Moeldoko menilai kondisi pasca Pilpres 2019 sudah kembali normal.

"Kan semuanya sudah selesai masyarakat sudah baik-baik aja di luar, di bawah. Menurut saya, hal yang udah normal sebenarnya jadi tidak terlalu penting lah itu dibicarakan lagi. Kemungkinan jadwal bertemunya kapan itu kan berkaitan dengan waktu aja," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/7/2019).

"Tetapi kalau semua sudah berjalan normal saya pikir bukan menjadi sebuah agenda yang prioritas," sambungnya.

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu mengatakan masyarakat terjebak dalam agenda pertemuan Jokowi dan Prabowo yang belum diketahui kapan waktunya. Menurut dia, bangsa Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar, bukan hanya persoalan politik.

"Nanti kita semuanya hanya terjebak di situ kita menjadi enggak maju-maju," ucapnya.

Mantan Panglima TNI itu meminta kepada semua pihak untuk tak membesarkan masalah rekonsiliasi ini. Moeldoko khawatir nantinya akan terjebak dalam rekonsiliasi yang hanya memikirkan negosiasi dan kepentingan kelompok tertentu.

"Kita ini negara loh, memikirkan negara. Jangan kita terjebak antara satu elite ke elite, jangan terjebak satu kelompok ke kelompok. Kita harus memikirkan negara," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan Ketua Umumnya Prabowo Subianto akan segera bertemu dengan Calon Presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi) pasca penetapan pemenang Pilpres 2019. Pertemuan itu direncanakan terjadi pada Juli ini.

"Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi insyaAllah bulan Juli ini," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menambahkan dalam pertemuan itu, Jokowi dan Prabowo rencananya akan membahas penanganan masalah ketebelahan di masyarakat.

"Insya Allah bulan Juli ini. Yang dibicarakan bagaimana agar efek negatif keterbelahan itu bisa kita selesaikan dalam waktu secepat cepatnya," kata Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com