Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Moeldoko Sebut Mobilitas Warga saat PPKM Darurat Masih Tinggi, Baru Berkurang 30%

Moeldoko Sebut Mobilitas Warga saat PPKM Darurat Masih Tinggi, Baru Berkurang 30% Moeldoko Kunjungi TMII. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali, bertujuan untuk mengendalikan mobilitas orang tanpa gejala (OTG) yang akan memperparah penyebaran Covid-19.

"PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus," kata Moeldoko dalam keterangan video, Sabtu (10/7).

Moeldoko mengakui saat ini, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat belum berkurang sesuai target. Saat ini mobilitas baru minus 30 persen, padahal PPKM baru akan dianggap berhasil jika mobilitas menurun 50 persen.

"Tingkat mobilitas msyarakat saat ini di masa PPKM darurat ini relatif masih tinggi, baru berkurang kurang lebih 30 persen, padahal PPKM dianggap berhasil jika penekanan mobilitas di atas 50 persen. Oleh sebab itu pemerintah tetap akan memperkuat dan juga memperketat penyelenggaraan PPKM sampai dengan 20 Juli," terangnya

Untuk mencapai target penurunan mobilitas masyarakat hingga 50 persen, pemerintah pemperketat pengawasan di masyarakat. Ia memastikan petugas akan lebih tegas pada pelanggar PPKM.

"Memperkuat terhadap seluruh petugas yang saat ini tersebar baik TNI-Polti dan seluruh elemen masyarakat, dan apa itu memperketat agar persoalan disiplin menjadi sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Saya mengajak kepada masyarakat untuk taat betul atas prosedur kesehatan," ucapnya.

Sementara itu, Moeldoko juga membahas soal banyaknya komando dan kementerian dalam menangani pandemi. Ia menyebut pemegang komando tetap berada di Presiden Joko Widodo.

"Dari awal panglima tertinggi dalam penanganan covid ini adalah presiden. Maka dari awal Presiden tidak pernah kendor, baik dalam komando Pengendalian, dalam pengawasan, itu selalu dilakukan oleh presiden. Cobtoh, rapat terbatas membicarakan khusus covid itu dalam satu minggu bisa 3 kali," pungkasnya.

Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif

Moeldoko Tanggapi Wacana Pemakzulan Jokowi: Jangan Buat Agenda Tidak Produktif

Moeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye

Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye

Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menko PKM Minta Masyarakat Mudik Hari Ini Manfaatkan Diskon Tarif Tol

Menko PKM Minta Masyarakat Mudik Hari Ini Manfaatkan Diskon Tarif Tol

Muhadjir menyebut, jika pihaknya telah menyiapkan jalur operasional di jalur Selatan sepanjang 8,5 kilometer.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah

Menko PMK Jelaskan Maksud di Balik Kunjungan Kerja Jokowi Sekaligus Bagikan Bansos di Daerah

Muhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan

Baca Selengkapnya
Bawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan

Bawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan

Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Polresta dan Pemkot Pekanbaru Gelar Istigasah Demi Pemilu Damai

Polresta dan Pemkot Pekanbaru Gelar Istigasah Demi Pemilu Damai

Kombes Jeki berharap melalui istigasah bersama ini jadi momentum meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Update Kecelakaan KM 58: Menko PMK sebut 12 Orang Meninggal, Ini Identitasnya

Update Kecelakaan KM 58: Menko PMK sebut 12 Orang Meninggal, Ini Identitasnya

Sesuai dengan informasi yang diterima, korban meninggal akibat kecelakaan itu berjumlah 12 orang yang merupakan penumpang dua mobil yang terbakar.

Baca Selengkapnya