Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta publik agar berfikir jernih terkait semakin bertambahnya korban petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019. Dia menilai beberapa pihak isu petugas KPPS yang meninggal karena diracun adalah pemikiran yang sesat.

"Saya berharap, tidak berkembang menjadi bola liar. Seolah ada racun, ini sudah berfikir yang sesat ini. Tidak ada. Harus kita jelaskan cukup gamblang, kepada masyarakat agar masyarakat tidak tanda tanya kondisinya seperti apa," kata Moeldoko di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (14/5).

Dia meminta seharusnya publik juga harus memperbaiki dari waktu ke waktu terkait fenomena tersebut. Dan bukan menyindir satu sama lain, dia meminta semua pihak peduli terhadap hal tersebut. Dia pun menegaskan pemerintah tidak pernah berniat jahat.

"Kita harus menghormati itu janganlah mengganggu pikiran, psikologi dari keluarga korban. Sekali lagi tidak ada upaya dari pemerintah yang macam-macam," ungkap Moeldoko.

Kemudian Moeldoko juga meminta kepada semua pihak agar tidak mengaitkannya dengan ranah politik. Sebab persoalan korban KPPS adalah persoalan pekerjaan.

"Jadi tidak ada tolong, tidak dibawa-bawa ke ranah politik. Kasihan, keluarga korban yang sudah mengiklaskan, keluarganya bekerja secara sukarela," ungkap Moeldoko.

"Voluntir yang bekerja secara sukarela yang digaji tidak besar, jangan lagi timbulkan beban yang besar lagi kepada lagi pihak keluarga yang katanya diracunlah. Jangan merendahkan atas jasa-jasa yang diberikan oleh keluarga mereka kepada negara ini," lanjut Moeldoko.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai beberapa pihak yang menyebut bahwa ratusan petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia diracun adalah berlebihan. Dia mengatakan hingga saat ini belum ada fakta terkait kabar petugas yang diracun tersebut.

"Mungkin tuduhan bahwa itu diracun itu berlebihan saya kira, motif nya apa ? mau dapat suara ? bagaimana mungkin jadi tidak begitu. segala sesuatu harus kita periksa motifnya dan memang tidak ketemu motifnya," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Senin (13/5).

Kemudian JK pun menyerahkan sepenuhnya kepada keluarga korban terkait adanya rencana visum. Hal tersebut menanggapi terkait permintaan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto agar pihak berwajib melakukan tes visum.