Moeldoko: Kalau diperlukan saya akan menghadap Amien Rais
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko bersedia menjelaskan perihal program pembagian sertifikat tanah yang kini dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada politisi senior PAN, Amien Rais. Hal ini sekaligus mengklarifikasi tudingan program tersebut merupakan pembohongan.
"Jadi saya pikir, Pak Amien Rais sebagai senior saya. Mungkin kalau diperlukan saya harus menghadap, saya akan menghadap beliau, saya akan jelaskan, ini lho pak yang sesungguhnya," kata Moeldoko di kantornya, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/3)
Moeldoko menjelaskan, ada tiga hal yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan reformasi agraria. Yang pertama, kata dia, adalah redistribusi berbagai lahan yang menganggur atau belum dimanfaatkan. "Itu sudah dijalankan oleh pemerintah," ucap Moeldoko.
Yang kedua, sambung Moeldoko, adalah legalisasi lahan milik masyarakat. Menurut Moeldoko, pada pemerintahan sebelumnya memang sudah ada program pembagian sertifikat bagi masyarakat. Namun, jumlahnya masih minim, yakni 500 ribu sertifikat per tahun.
Padahal, Moeldoko mengungkapkan masih ada 180 juta bidang tanah di Indonesia yang perlu disertifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Bisa dibayangkan kalau hanya 500 ribu sertifikat dalam program 1 tahun, maka kita memerlukan berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Itu akan sangat lama sekali," ungkap Moeldoko.
Oleh sebab itu, Moeldoko mengatakan pemerintah terus menggenjot sertifikasi tanah bagi rakyat. Pemerintah, sambung Moeldoko, sadar betul bahwa masalah tanah di Indonesia dapat menimbulkan konflik apabila tidak diselesaikan.
Berdasarkan data yang telah diterima, Moeldoko mengaku sudah ada 6,5 juta sertifikat yang telah diterbitkan pemerintah hingga Februari 2018
"Di 2018, targetnya 7 juta (sertifikat). Di 2019 nanti, harus 9 juta sertifikat tuntas diselesaikan. Ini bukan pekerjaan yang mudah memang," terang Moeldoko.
Yang terakhir, kata Moeldoko, pemerintah dalam menjalankan reformasi agraria juga telah menyediakan lahan dalam rangka perhutanan sosial. Lahan yang telah disiapkan berjumlah 12,7 juta hektare.
"Dan saat ini baru bisa didistribusikan ke masyarakat Indonesia 1,7 juta. Ini kita akan kerja keras lagi, akan bisa terpenuhi," tandas dia.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaTimses 02: Kebijakan Pro Petani dari Presiden Jokowi akan Dilanjutkan dan Ditingkatkan Prabowo-Gibran
Politikus PAN ini mengajak para petani yang hadir untuk ikut mensosialisasikan program kerja Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBerkat Program Jokowi, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Tanah Meningkat Ribuan Persen
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaAnies Klarifikasi soal Tanah, Prabowo Menyela Kesal: Itu pun salah
Seisi ruangan tempat debat capres langsung riuh. Moderator juga mengingatkan Prabowo bukan pada waktunya untuk berbicara.
Baca SelengkapnyaAnies Tuding Miliki Lahan 340 Ribu Hektare, Prabowo: Salah, Mendekati 500 Hektare
Prabowo menegaskan tanah itu tak perlu didebatkan. Karena kepemilikan tanah itu merupakan sistem pinjam pakai dengan negara.
Baca SelengkapnyaMomen Prabowo Sempat Tolak Pinggang
Prabowo menyela klarifikasi Anies soal kepemilikan tanahnya di Indonesia
Baca Selengkapnya