Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengingatkan pesan stabilitas supaya negara demokrasi tidak gagal. Menurutnya, mengelola stabilitas yang baik di negara demokrasi merupakan persoalan yang tak mudah.

Hal itu ia sampaikan Moeldoko dalam Forum Titik Temu: Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan yang dihadiri Presiden Joko Widodo di DoubleTree Hilton Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/8).

"Ada sebuah negara yang sentralistik, ingin bergerak menuju negara yang demokrasi, gagal di tengah jalan. Karena apa? karena tidak bisa mengendalikan (stabilitas) dengan baik. Banyak, Mesir, Suriah, Irak dan berbagai negara yang lain," kata Moeldoko.

Maka dari itu, menurutnya, perlu mencari titik temu antara stabilitas dan demokrasi. Dia menyebut, pemerintah yang begitu ketat mengendalikan stabilitas, demokrasinya pasti akan terganggu. Tapi, bila demokrasi diberikan ruang sebebas-bebasnya, liar dan tidak terkendali, maka stabilitas itu akan terancam.

"Dan begitu stabilitas terancam, tidak ada orang happy, semua orang menderita. The point of no return, apa yang terjadi di berbagai negara. Kalau sudah the point of no return, maka tidak ada gunanya. Kita baru sadar setelah rata. Tidak ada gunanya," tuturnya.

Untuk itu, Moeldoko berharap masyarakat tidak terganggu bila pemerintah berbicara atas nama stabilitas. Sebab, pasca-reformasi, orang tidak berani berbicara tentang stabilitas lantaran di cap orde baru.

"Tetapi yang ingin saya bangun, kesadaran kali ini adalah mari, mari, kita ingin dalam sebuah negara demokrasi. Maka tolong stabilitas ini tidak boleh diabaikan oleh siapapun," imbuhnya.

Mantan Panglima TNI itu menilai demokrasi dan anarkis beda tipis. Dia tak ingin kebebasan yang tanpa batas di manfaatkan atas nama demokrasi.

"Antara demokrasi dengan anarkis itu sungguh sangat tipis. Jangan dengan jubah demokrasi, orang bisa melakukan apapun," pungkas Moeldoko.