Moeldoko Bantah Isu TMII akan Dikelola Yayasan Jokowi: Jangan Berpandangan Primitif

Jumat, 9 April 2021 15:39 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Moeldoko Bantah Isu TMII akan Dikelola Yayasan Jokowi: Jangan Berpandangan Primitif Moeldoko luncurkan LBH HKTI. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah isu pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) akan dikelola yayasan milik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan, pemikiran tersebut tidak benar dan primitif.

"Jadi saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan muncul yayasan baru yang dikelola Pak Jokowi. Itu pandangan primitif," ujarnya di Kantor KSP, Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (9/4).

Menurut Moeldoko, Jokowi tidak sama sekali berpikir membentuk yayasan dan akan mengelola TMII. Dia bilang, TMII bakal dikelola BUMN di bidang pariwisata.

"Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Jokowi sama sekali gak berpikir seperti itu. Itu akan dikelola secara profesional oleh BUMN bidang pariwisata," ucapnya.

"Itu yang ingin kita jelaskan agar persoalan TMII clear dipahami dengan baik oleh masyarakat," tegas Mantan Panglima TNI itu.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Dengan adanya perpres tersebut, maka Keputusan Presiden Nomor 51/1977 dinyatakan berakhir yaitu pengelolaan Yayasan Harapan Kita yang didirikan oleh mendiang istri Presiden ke-2 RI Soeharto, Tien Soeharto.

"Dengan berakhirnya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Yayasan Harapan Kita wajib menyerahkan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan TMII kepada Kementerian Sekretariat Negara," dalam pasal 2 dikutip merdeka.com, Rabu (7/3).

Sebelum dilakukan serah terima, Yayasan Harapan Kita dilarang membuat atau mengubah perjanjian terkait pengelolaan TMII dengan pihak lain tanpa persetujuan tertulis dengan Kemensetneg. Tetapi tidak terbatas pada pelepasan aset, perjanjian utang, perjanjian sewa menyewa, penjaminan, perjanjian kerja, penerbitan surat utang.

"Dilarang mengganti pengurus, direksi, manajemen pengelola TMII tanpa persetujuan Menteri Sekretariat Negara," dalam pasal 2 ayat 3 poin b.

Kemudian wajib berkoordinasi dengan Kemensetneg dalam melakukan proses pengakhiran dan transisi pengelolaan TMII. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan Mensesneg membentuk tim yang bertugas menerima laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan TMII, mempersiapkan, melakukan serah terima, mewakili Kemensetneg dalam berkoordinasi dengan yayasan tersebut.

"Kemensetneg dalam melakukan pengelolaan TMII dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah," dalam pasal 5.

Kemudian karyawan tetap yang bekerja pada pengelolaan TMII dapat dipekerjakan kembali jadi karyawan pada pengelolaan baru TMII. Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut berlaku pada 31 Maret 2021. [eko]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini