Merdeka.com - Rumah sakit Sari Asih yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang, Banten diduga menolak pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan pengakuan salah satu pasien, ruangan penuh menjadi alasan pihak rumah sakit untuk menolak.

Berdasarkan informasi, Dewi Sundari (30) dirinya membawa bapaknya bernama Memed Nasyri yang mengalami pembengkakan di paha dan kaki dibarengi sesak napas ke Rumah Sakit Sari Asih sekitar Selasa (10/6) pukul 16.15 WIB.

Pasien yang dilayani di instalasi gawat darurat (IGD) mulanya berjalan normal, namun belakangan setelah mengetahui pasien adalah pasien BPJS mandiri, ketidakjelasan rekam medis dan ruangan mulai dirasakan oleh keluarga pasien.

"Di IGD kami diminta cari ruangan melalui ruang informasi, kami malah disuruh bayar administrasi Rp 75 ribu dan disuruh bayar Rp 400 ribu untuk rontgen juga obat sebesar Rp 190 ribu. Untuk rontgen kami tolak, karena apa yang mau dibayar, rontgennya saja belum," ujar Dewi Sundari.

Dewi juga mengatakan di waktu yang bersamaan tidak hanya dirinya yang mengalami hal tersebut, Seorang anak yang juga pasien BPJS dan memiliki penyakit jantung, juga tidak memperoleh ruangan.

"Kami akhirnya dirujuk ke sejumlah RS, seperti RSUD Banten dan DKT namun rumah sakit itu juga beralasan penuh. Hingga akhirnya kami membawa orangtua kami kembali ke rumah," kata Dewi.

Dewi mengaku suaminya sempat menanyakan ke pihak informasi rumah sakit dengan mengaku pasien umum, dan pihak informasi mengatakan bahwa ruang kelas I atau ruang kelas II masih ada yang kosong.

"Padahal suami saya sempat bertanya ke ruang informasi, bahwa ruang kelas I atau ruang kelas II masih ada yang kosong. Itu jawaban saat suami saya berbohong pasien yang akan ditangani adalah pasien umum," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Banten Diah Sofyawati mengatakan bakal memanggil rumah sakit mitra kerjanya, terkait dugaannya adanya penolakan dengan berbagai modus yang dilakukan sejumlah rumah sakit.

Ia mengatakan, penolakan secara sengaja atau dengan modus ruangan telah melanggar MoU dengan BPJS sekaligus UU N+ 24 tahun 2011 tentang BPJS pelaksana JKN dan Permenkes No 71 tahun 2013. "Ini jelas menyalahi aturan. Ini kan program pemerintah (JKN). Kami akan berkoordinasi dengan Dinkes setempat; karena tugas pengawasan milik bersama dan untuk izin RS itu milik pemerintah daerah,"kata Diah Sofwaty.

Diah juga mengatakan, dalam waktu dekat bakal mengumpulkan seluruh rumah sakit mitra BPJS untuk mengevaluasi realisasi program JKN di rumah sakit bersangkutan. Juga segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait punishment serta pengawasan program jaminan kesehatan nasional (JKN) ini.

"Kalau RS Sari Asih juga meminta biaya kepada pasien, itu berarti pelanggaran Permenkes RI No 71 tahun 2013 pasal 23 dan 24," katanya.

Hingga berita ini diturunkan pihak RS Sari Asih belum dapat dimintai tanggapannya.