Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka. Kali ini, dia menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu).

Nama Andhi menjadi perbincangan karena kemewahan yang dia pertontonkan pada publik. Belakangan diketahui, hartanya mencapai Rp14,8 miliar.

Setelah menjadi tersangka, terungkap bagaimana selama ini Andhi menyembunyikan harta hasil korupsinya.

Salah satu modus yang baru terungkap adalah menukarkan valas ke Rupiah untuk membeli rumah. Hal tersebut diketahui saat tim penyidik memeriksa empat saksi terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi Andhi Pramono pada Selasa, 30 Mei 2023.

Empat saksi itu yakni Direktur Utama PT Osha Asia Kohar Sutomo, Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima Carolina Wahyu Apriliasari, mitra Grab Indonesia Kristophorus Intan Kristianto, dan wiraswasta Budi Harianto Ishak.

"Para saksi didalami terkait pengetahuannya atas dugaan pembelian aset rumah oleh tersangka perkara ini dengan cara tukar valas milik tersangka dan kemudian membayar dalam bentuk rupiah dengan cara transfer ke pemilik rumah dimaksud," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (31/5).

Pemeriksaan terus dilakukan meski Andhi suda berstatus tersangka. KPK membuka peluang menjerat Andhi Pramono dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Benar, KPK terus kembangkan penyidikan ini ke arah pencucian uang untuk optimalisasi perampasan hasil korupsi yang telah berubah menjadi aset ekonomis dalam perkara dimaksud," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Andhi Pramono berurusan dengan KPK setelah melakukan flexing di media sosial. Kemudian, dia ditetapkan sebagai tersangka karena pemeriksaan laporan harta kekayaannya yang dianggap tak sesuai profil. Dari pemeriksaan tersebut kemudian kini ditingkatkan menjadi penyidikan.

"Benar, dengan ditemukannya dugaan peristiwa pidana terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh salah seorang pejabat di Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan diperkuat pula dengan adanya kecukupan alat bukti sehingga KPK meningkatkan perkara dimaksud ke tahap penyidikan," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (15/5).

Reporter Magang: Alya Fathinah