Merdeka.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan kuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melayangkan gugatan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

PKS meminta presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional menjadi 7-9 persen.

Sebab, PKS menjadi salah satu partai yang ikut membahas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kala itu.

"Ada lagi hal yang perlu dikuatkan dalam kedudukan hukum bahwa partai PKS ini adalah partai yang turut serta dalam proses pembahasan UU Nomor 7 Tahun 2017," kata Enny dalam sidang virtual, Selasa (26/7).

Berita Pemilu 2024 lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

Lebih lanjut, Enny menyebut, PKS juga menjadi partai yang ikut pemilu dengan menggunakan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Oleh karena itu, ia meminta PKS membangun argumentasi kuat, mengingat PKS pernah ikut membahas pasal yang digugat. Sehingga, persidangan tersebut dapat dilanjutkan.

"Dalam sekian putusan MK terkait partai politik yang telah membahas UU itu sendiri, bahkan menggunakannya dalam proses pemilihan umum, kemudian dia mempersoalkan terkait dengan UU tersebut," tuturnya.

"Silakan bangun argumentasi yang kuat sehingga ini bisa dipersoalkan," sambung Enny.