Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MK menilai PNBP pemicu korupsi yang sulit dipantau

MK menilai PNBP pemicu korupsi yang sulit dipantau Akil Mochtar. mahkamahkonstitusi.go.id

Merdeka.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menyarankan pemerintah untuk mengatur ulang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Akil menilai, PNBP menyumbang angka yang sangat besar tetapi tidak pernah masuk ke dalam kas negara.

"Rumuskan lagi dan perketat mana saja bagian yang termasuk PNBP," ujar Akil di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (21/5).

Akil mengatakan, keberadaan PNBP dengan jumlah dana terkumpul sangat besar selama ini menjadi pemicu adanya tindakan korupsi yang sulit dipantau. Sebab, dana yang terkumpul selalu digunakan oleh instansi tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan sangat sedikit dana PNBP itu yang diberikan kepada negara.

"Sekarang ini banyak terjadi korupsi di institusi-institusi itu, semuanya mempunyai alasan masing-masing untuk berhak mengelola PNBP itu karena bukan pajak," kata Akil.

Padahal, lanjut Akil, meskipun PNBP bukan pendapatan resmi negara, seharusnya tetap digunakan untuk kepentingan masyarakat. Karena, sumber dana PNBP itu diambil langsung dari masyarakat.

"Misalnya untuk urus SIM, kena uang. Itu yang paling banyak terjadi di KUA, Imigrasi, Kemenkum HAM dari HAKI, pendaftaran perusahaan, dan sebagainya," ucap Akil.

Selain itu, pengetatan pada sektor ini perlu dilakukan mengingat sebuah institusi memiliki hak menggunakan dana PNBP mencapai 80 persen dana yang terkumpul. Hal itu tentu menjadi penyebab adanya korupsi yang dilakukan satu dua orang di institusi terkait.

"Ini salah satu upaya kita menutup ruang-ruang korupsi. Betapa uang segitu banyak dikorupsi oleh satu dua orang saja," terang Akil.

Akil menambahkan, BPK pun harus lebih intensif ketika kebijakan pengetatan ini dijalankan. "BPK juga lebih meningkatkan pengawasan terhadap PNBP," pungkas dia.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya
KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

KPK Tahan Politikus PKB, Timnas AMIN Ingatkan Hukum Tak Jadi Alat Penguasa untuk Pukul Lawan Politik

Politikus PKB Reyna Usman kini ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi.

Baca Selengkapnya
Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

Sudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun

KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar

KPK Bereskan 8 Kasus TPPU Sepanjang 2023, Selamatkan Aset Negara Rp525 Miliar

Adapun asset recovery menjadi salah satu sumbangsih nyata dari hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui BNPB.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya