MK: Jika wali kota ngotot, RSBI di Surabaya ilegal

Kamis, 10 Januari 2013 12:52 Reporter : Baiquni
MK: Jika wali kota ngotot, RSBI di Surabaya ilegal Anak sekolah. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, Pemerintah Kota Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk tetap menjalankan kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebab, putusan MK yang membatalkan keberadaan RSBI mengikat pada penyelenggara sistem pendidikan nasional yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Itu bukan wewenang wali kota," kata Hakim Konstitusi Harjono dalam keterangan persnya usai rapat pemilihan wakil ketua MK di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (10/1).

Pernyataan itu dikuatkan oleh juru bicara MK, Akil Mochtar. Menurut dia, apabila Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memilih tetap menjalankan RSBI, maka sekolah itu dinyatakan ilegal.

"Misalnya wali kota tetap menjalankan RSBI, berarti itu ilegal. Nanti jadinya sama seperti kursus-kursus biasa," kata Akil pada kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Tri Rismaharini menyatakan tidak mau membubarkan RSBI. Menurutnya, sistem RSBI sudah dijalankan di seluruh jenjang pendidikan di Surabaya dan menjadi ikon Kota Pahlawan itu.

"Mata pembelajaran yang diajarkan di RSBI itu kan lebih bervariasi dibandingkan yang bukan RSBI. Maka sangat disayangkan jika harus dibubarkan," ucap dia.

Hal itu mendapat dukungan dari Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono. Dia menilai, putusan itu hanya dijatuhkan MK secara sepihak karena tidak dibarengi survei tentang kondisi RSBI yang sebenarnya.

"Keputusan MK tidak objektif, harusnya ada survei dari daerah-daerah berkembang seperti Surabaya sebelum memutuskan," jelas Baktiono. [has]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. RSBI
  3. Pendidikan
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini