Merdeka.com - Dinas Kesehatan Kota Serang mencatat 38 persen warga ibu kota Provinsi Banten ini masih membuang air besar di kebun alias dolbon. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuludin saat membuka acara advokasi sanitasi total berbasis masyarakat Kota Serang, di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (20/3).

Dari enam kecamatan di Kota Serang, wilayah Kasemen menjadi kecamatan paling banyak warganya yang masih buang air sembarangan. Selain sanitasi yang buruk, Kasemen juga menjadi kecamatan penyumbang angka gizi buruk dan stunting tertinggi.

Angka 62 balita mengalami gizi buruk tercatat ada seluruh kecamatan se-Kota Serang. Angka tertinggi ada di kecamatan kategori kumuh di Kasemen dengan jumlah 25 balita gizi buruk. Kemudian 2.543 anak mengalami stunting di ibu kota provinsi Banten tersebut.

"Warga yang sudah memiliki jamban semuanya 72 persen, sedangkan yang masih Dolbon itu sekitar 38 persenan. Dari enam kecamatan yang tertinggi masih di Kecamatan Kasemen," kata Subadri.

Menurut Subadri, selain faktor ekonomi, tingginya angka dolbon di Kota Serang juga dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat tentang pola hidup sehat. "Kendala masih pada kesadaran masyarakat, betapa banyak penyakitnya jika buang air sembarangan. Lingkungannya belum sadar," katanya.

Untuk mengatasi tingginya angka dolbon tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan menggulirkan tiga program untuk mengatasi masalah itu. Pertama program Gardu Jaga (dua ribu rupiah untuk jamban keluarga) upaya gotong royong masyarakat.

Kedua, program MCK komunal Pemkot Serang tahun 2019 akan dialihkan ke keluarga. Ketiga, Kota serang dana bantuan umum kelurahan, akan diarahkan untuk memprioritaskan masalah keberadaan masyarakat yang tidak mampu atau belum memiliki jamban.

"Nah dengan tiga terobosan ini mudah-mudahan 2 tahun bebas dari dolbon," katanya.

Diketahui, Pemkot Serang tengah menjadi sorotan terkait pembelian mobil dinas baru Wali Kota Syafrudin. Mobil dinas baru seharga Rp 1,6 miliar merek Toyota Land Cruiser Prado, menjadi sorotan di tengah angka dolbon, gizi buruk dan stunting masih tinggi di Kota Serang.

Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pengadaan mobil merek Toyota Land Cruiser Prado tersebut merupakan permintaan dari pihak sekretaris daerah pemerintah kota Serang.

"Itu bukan saya yang minta tapi dari pihak Pemkot dan itu kan tidak terlalu mahal. Sebetulnya jatah kendaraan Wali Kota ada dua," kata Syafrudin, saat dikonfirmasi, Selasa (19/3).

Pemakaian mobil dinas seharga Rp 1,6 miliar itu mendapat kritik dari aktivis anti korupsi. Aktivis anti korupsi dari Banten Bersih Deny Permana menilai pengadaan mobil itu sangat memalukan mengingat Wali Kota Serang baru menjabat 100 hari.

Deny merasa heran terhadap Syafrudin ditengah banyaknya persoalan sosial dan minimnya anggaran, masih pede membeli kendaraan dinas mewah dengan harga fantastis. Saat ini Ibukota provinsi Banten tersebut masih masuk dalam kategori daerah paling kumuh di Banten. Selain itu, angka warga kota Serang yang membuang air besar di kebun alias Dolbon.

"Kerja aja belum, tapi sudah memfasilitasi diri dengan mobil mewah yang luar biasa. Buktikan dulu membangun kota Serang mengingat masalah ibukota provinsi ini sangat kompleks," kata Deny kepada wartawan, Selasa (19/3).

Luas wilayah di kota Serang yang hanya seluas 266 ribu kilometer persegi. maka oleh karena itu, kata Deny Wali Kota Serang tidak terlalu membutuhkan kendaraan lebih tinggi seperti merek Toyota Land Cruiser Prado.

Kemudian jarak tempuh rumah Walikota ke Kawasan Perkantoran Pemkot Serang berjarak kurang lebih 3 kilometer.

"Kayanya kota serang gak perlu spesifikasi mobil seperti itu karena wilayahnya tidak terlalu luas. Kami akan mengawasi apakah pengadaannya sesuai aturan atau tidak," katanya.

Diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota ini pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 125 miliar, lebih kecil dari Kabupaten Pandeglang, Pemkot Serang berencana juga membeli mobil dinas untuk wakil wali kota.