Miris Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Sandiaga Sebut Karena Ongkos Politik Tinggi
Merdeka.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, mengkritisi maraknya politisi level kepala daerah yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sandiaga menilai, fenomena tersebut disebabkan ongkos politik yang dikeluarkan mereka saat kampanye, sehingga memicu perilaku koruptif saat terpilih.
"Kita mesti lihat secara esensi kan saya pernah ikut proses Pilkada, ongkos politik kan tinggi, kita melihat biaya kampanye mahal," kata Sandiaga di Rumah Pemenangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/11).
Menurut Sandiaga, demi mencegah hal terkait berulang, regulasi harus dihadirkan lewat biaya politik terjangkau. Sehingga, calon kepala daerah tidak terbebani ongkos politik yang mahal dengan cara meminjam uang dan berpikir cara mengembalikannya.
"Jadi kalau meminjam, itu menjadi batu sandungan ketika suruh mengembalikan, 'dikejar' dan akhirnya dipaksa harus menghadirkan kebijakan kolutif," kritis dia.
Meski begitu, Sandi belum dapat memastikan langkah terbaik apa untuk memutus rantai korupsi kepala daerah. Dia berharap, pemerintah juga instansi terkait bisa duduk bersama untuk solusi.
"Jadi kita harus duduk bersama dulu, korupsi ini primadona karena selalu kepala daerah, kita harus memutus ini," kata Sandiaga.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaPolisi memastikan penganiayaan itu tak berkaitan dengan kontestasi politik yang sedang dijalani korban.
Baca SelengkapnyaDemi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dengan politik seseorang bisa menerapkan kebijakan baik untuk kepentingan rakyat banyak.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaMahfuddin menjelaskan, Indra tetap dikenakan wajib lapor secara berkala kepada pihak Kejaksaan.
Baca SelengkapnyaKetiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya