Merdeka.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy mengakui masalah stunting dan kemiskinan ekstrem masih terbilang tinggi di wilayahnya. Lebih mirisnya lagi, stunting dan miskin ekstrem justru terjadi di wilayah sentra sawit.

Wagub menyebut penyebabnya, antara lain, karena kurangnya keragaman asupan makanan di wilayah-wilayah sawit tersebut.

"Makan nasi lauknya mi instan," kata Audy.

Hal ini diungkap saat rapat kerja dengan Menko PMK Muhadjir Effendy secara daring pada Rabu (4/5).Hadir Gubernur Mahyeldi Ansharullah serta pimpinan 19 kabupaten/kota se-Sumbar.

Salah satu wilayah yang tinggi miskin ekstrem dan stunting adalah Kabupaten Pasaman Barat. Di daerah ini, angka stunting mencapai 35,5 persen. Walaupun angka kemiskinan ekstremnya mengalami penurunan sebesar 0,76 persen.

"Strategi yang kita lakukan dengan memastikan apakah pelaksanaan 8 aksi konvergensi tersebut sudah optimal dilakukan pada masing-masing daerah yang masih tinggi angka stuntingnya," ujarnya.

Pasaman Barat

Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi menjelaskan, tingginya angka miskin ekstrem dan stunting disebabkan karena masih rendahnya capaian pada intervensi sensitif maupun spesifik yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

"Capaian-capaian yang masih rendah ini akan terus kita kejar dengan penguatan peran lintas sektor dan peningkatan SDM yang kita miliki. Sehingga target penurunan angka stunting dapat kita penuhi," jelasnya.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Pasaman Barat dengan melaksanakan rembuk stunting pada tingkat kabupaten hingga kecamatan, serta penetapan lokus intervensi stunting sampai tingkat Jorong (RT/RW) di tiap desa melalui Surat Keputusan Bupati yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Disentil Menko PMK

Menko PMK Muhadjir Effendy meminta kepada seluruh bupati/wali kota di wilayah Sumatera Barat untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam ‘mengeroyok’ permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem pada masing-masing wilayahnya.

"Saya yakin dengan melibatkan semua potensi dana dan daya yang ada, termasuk juga sector swasta kemudian juga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bergotong royong, jika ini terwujud saya yakin Sumatera Barat bisa secepatnya terlepas dari stunting dan kemiskinan ekstrem," jelas Muhadjir.

Menko Muhadjir juga berharap masing-masing kabupaten/kota melaporkan tentang kondisi sarana-prasarana yang dimiliki terutama berkaitan dengan intervensi spesifik yang sangat mendesak yakni pengadaan alat timbang di masing-masing Posyandu serta alat Ultrasonografi (USG) di masing-masing Puskesmas.

Selain itu, perlunya penataan ulang bantuan-bantuan yang berkaitan dengan intervensi sensitif yaitu berkaitan dengan sanitasi, pengadaan air minum dan air bersih dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting.

"Saya mohon Bupati dan Wali kota dapat mengusulkan kebutuhan sanitasi air bersih dan air minum kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dengan kajian yang akurat terkait wilayah mana saja yang betul-betul membutuhkan bantuan tersebut," ucapnya.

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 1,9%. Pada 2021 sebanyak 23,3% menjadi 25,2% pada 2022. Sementara itu, rentang prevalensi stuntingnya berada di antara 13,7% pada wilayah Kota Sawah Lunto sampai dengan 32% pada wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Angka stunting ini di atas rerata nasional, yakni 21,6 persen pada 2022.

Miskin Ektrem Dekati Nol

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Muhadjir pastikan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sudah diterima seluruhnya oleh perangkat desa di masing-masing daerah sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan.

"Data P3KE ini betul-betul harus sudah sampai di desa-desa di seluruh provinsi Sumatera Barat, kalo ada yang belum turun segera diturunkan oleh kepala Bappeda untuk segera di verifikasi dan validasi oleh masing-masing kepala desa dan kelurahan untuk kemudian ditanda-tanganin oleh bupati/wali kota sebagai dasar penanganan kemiskinan ekstrem," jelas Menko PMK.

Tingkat kemiskinan ekstrem Sumbar mengalami penurunan. Pada 2021 sebesar 0,91% menjadi 0,77% di tahun 2022. Lebih rendah daripada angka nasional 2,04 persen. Kota Padang Panjang menjadi wilayah dengan kemiskinan ekstremnya paling rendah yakin 0%, sesuai target nasional. Sedangkan Kabupaten Sijunjung sebagai wilayah tertinggi tingkat kemiskinan ekstremnya yakni sebesar 2,21%.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam menghapus kemiskinan ekstrem yaitu menurunkan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan pangan pokok berupa beras, melaksanakan bazar pangan murah di nagari-nagari (Desa), dan memberikan bantuan non tunai dari pemerintah nagari (desa).

Bantuan Pemerintah

Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan peralatan produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan pelatihan keahlian, menyediakan benih sayuran, memberikan bantuan peralatan usaha, dan juga memberikan bantuan pakan ternak, obat-obatan.

Lalu meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan membangun jalan dan jembatan di wilayah terpencil, menyediakan air minum, serta membangun jamban rumah tangga miskin.

Roadshow kali ini dihadiri oleh 19 wilayah Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat. Terdiri dari 7 Kota meliputi Kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, Pariaman, Padang Panjang, Solok, dan Sawahlunto.

Lalu, hadir 12 Kabupaten diantaranya Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Lima Puluh Kota, Agam, Solok, Pasaman Barat, Pasaman, Pasaman Barat, Tanah Datar, Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Kepulauan Mentawai, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta perwakilan dari Kemendes PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, Kemendagri dan Kemendikbudristek.