Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Minim personel, KPK gandeng PT KAI sosialisasi antikorupsi

Minim personel, KPK gandeng PT KAI sosialisasi antikorupsi Anti ngamen anti korupsi. ©2016 Merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia dalam mensosialisasikan perlawanan terhadap perilaku korupsi. Acara bertajuk 'Ngamen Bareng Antikorupsi' diselenggarakan di Stasiun Gambir, Jakarta.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pemberantasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pihaknya. Oleh karena orang-orang yang berada di belakang lembaga antirasuah ini sangat terbatas.

"Korupsi, kami enggak bisa memberantas sendiri. Dalam KPK, pemimpin cuma 100, pegawai sekitar 1.000 saja," kata Saut di Stasiun Gambir, Jakarta, Jumat (13/5).

Selain itu, dia meminta kepada pihak PT KAI untuk memberikan sedikit ruang di gerbongnya. Ruang ini nantinya akan diletakkan buku pendidikan yang menjelaskan seperti apa perilaku seorang koruptor.

"Untuk meletakkan buku untuk dibaca atau pemutaran film pendidikan korupsi. Kami akan senang sekali," kata dia.

Acara yang diselenggarakan di Pintu Masuk Selatan Stasiun Gambir ini turut diramaikan Pancaran Sinar Petromaks (PSP).

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Anies Siap Hadiri Adu Gagasan Anti Korupsi di KPK
Anies Siap Hadiri Adu Gagasan Anti Korupsi di KPK

KPK akan mengundang tiga pasangan capres-cawapres pada 17 Januari 2024 untuk membahas persiapan menjelang Penguatan Anti Korupsi.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya
PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Berikut Penjelasannya

PPAK Adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi
KPK sebut Denpasar jadi Calon Percontohan Kota Antikorupsi

Kota Denpasar dinilai memenuhi beragam indikator untuk menjadi calon Kota Antikorupsi Tahun 2024 oleh KPK RI.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya