Meski dilarang, Dwi Widodo terbitkan calling visa untuk pedagang

Jumat, 11 Agustus 2017 17:12 Reporter : Yunita Amalia
ilustrasi sidang tipikor. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Terdakwa penerima suap pengurusan calling visa dan paspor oleh mantan atase imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Dwi Widodo diketahui menerbitkan calling visa terhadap sejumlah pihak di luar prosedur. Dia juga menerbitkan calling visa terhadap pedagang, meski dalam peraturan menteri hukum dan HAM pedagang tidak bisa mendapat fasilitas tersebut.

"Bahwa para pemohon calling visa melalui perusahaan-perusahaan sponsor atau penjamin tersebut yang diajukan ke KBRI Kuala Lumpur ternyata berprofesi pedagang, bukan dosen, mahasiswa, tenaga ahli, penanam modal. Namun terdakwa tetap mengeluarkan brafaks ( berita faksimile) untuk para pemohon calling visa tersebut," ujar Jaksa KPK, Dame Maria Silaban saat membacakan surat dakwaan milik Dwi Widodo di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (11/8).

Sebagai imbal baliknya, imbuh Dame, Dwi memasang tarif bervariatif terhadap calling visa yang dia terbitkan, berkisar Rp 2.000.000 atau USD 100 sampai USD 200.

Dari praktiknya tersebut, Dwi menyanggupi permintaan delapan perusahaan yang memintanya untuk menerbitkan calling visa, dengan pundi-pundi rupiah masuk ke dalam rekening pribadinya hingga mencapai Rp 524.350.000 serta voucher hotel senilai Rp 10.807.102.

Berstatus sebagai penyidik pegawai negeri sipil di Ditjen imigrasi, Dwi didakwa telah menerima suap dan telah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP.

Sementara pengertian calling visa adalah persetujuan visa oleh Dirjen imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penilaian terhadap permohonan warga negara asing dari negara tertentu yang ditetapkan oleh tim yang ditunjuk dan ditinjau dari berbagai aspek, meliputi sosial, politik, keamanan negara, dan aspek keimigrasian.

Berdasarkan keputusan menteri hukum dan HAM nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang perubahan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-03.GR.01.06 tahun 2012 tentang negara calling visa, menyatakan bahwa negara calling visa terdiri dari;
Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, Pakistan, dan Somalia. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Suap
  2. Kasus Korupsi
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.