Menyoroti New Normal dan Fasilitas Kesehatan di Tengah Kasus Covid-19 Terus Bertambah

Selasa, 28 Juli 2020 20:41 Reporter : Rifa Yusya Adilah
Menyoroti New Normal dan Fasilitas Kesehatan di Tengah Kasus Covid-19 Terus Bertambah Corona. Unsplash ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr. Hermawan Saputra, melihat penambahan kasus positif Covid-19 di atas 1.000 per hari akibat kebijakan new normal ditetapkan pemerintah.

Diketahui pada Senin, 27 Juli kemarin, ada penambahan 1.525 kasus per hari sehingga secara kumulatif positif Covid-19 di Indonesia menembus angka 100 ribu.

Hermawan meminta pemerintah untuk segera mengkaji ulang new normal. Sebab, Indonesia belum memenuhi satu pun indikator new normal yang ditetapkan WHO.

"Dari enam indikator new normal yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebenarnya belum ada satu pun indikator yang sudah betul-betul dilewati oleh Indonesia, bahkan DKI Jakarta," ujar Hermawan saat dihubungi merdeka.com, Selasa (28/7).

Dia mengatakan, enam syarat yang harus dipenuhi Indonesia, yang pertama adalah adanya bukti yang menunjukkan transmisi penularan Covid-19 bisa dikendalikan. Gugus tugas Covid-19 (yang sekarang sudah berganti menjadi Satuan Tugas Covid-19) sebelumnya juga selalu melaporkan angka positivity rate dan laju insidensi.

Dari angka-angka tersebut, kata dia, sebenarnya bukan hanya menunjukkan angka penyebaran kasusnya saja. Angka-angka tersebut seharusnya bisa menjadi acuan bahwa Indonesia belum bisa menerapkan new normal.

Selain itu, lanjut dia, angka-angka tersebut juga sangat bermanfaat untuk menghitung kapasitas pelayanan kesehatan. Jadi syarat pertama dan syarat kedua yang WHO tetapkan berkesinambungan.

Dia menambahkan, syarat kedua suatu negara bisa menerapkan new normal adalah sistem kesehatan masyarakat yang harus dipenuhi. Hermawan mengatakan bahwa tempat pelayanan kesehatan harus mampu mengidentifikasi, menguji dan melacak kontak atau tracing. Termasuk rumah sakit harus bisa mengisolasi dan mengkarantina pasien positif Covid-19.

"Oleh karena itu kita harus berpikir bahwa angka-angka tersebut bukan
sekadar angka-angka epidemiologi saja, tetapi ada health system capacities di situ. Termasuk detection rate ya," ujar dia.

Dari syarat yang kedua ini, Hermawan melihat hanya rumah sakit besar di perkotaan saja yang sudah memenuhi standar WHO. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah lain, terutama di daerah terpencil, masih belum memenuhi standar WHO. Sehingga kemampuan tracing dan lain sebagainya tidak sekuat rumah sakit di kota-kota besar.

Hermawan berharap agar pemerintah sadar kalau Indonesia bukan hanya Jabodetabek saja. Pemerintah juga harus memperhatikan daerah lainnya.

“Masalah di daerah sebenarnya lebih beragam lagi. kalau kita lihat, seperti fokus di kota saja. Padahal Indonesia itu tidak hanya Jabodetabek saja. Tidak hanya pulau Jawa, tetapi luas. Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan ada Papua juga,” kata Hermawan.

Ahli kesehatan masyarakat ini menyadari bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan yang tidak merata menjadi kendala para tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19.

“Hal ini menunjukkan bahwa proses penyiapan fasilitas kesehatan, kapasitas nakes (tenaga kesehatan) dan jumlah pemeriksaan juga menjadi kendala,” tuturnya.

Kemudian, syarat selanjutnya yaitu negara harus bisa meminimalkan risiko virus Corona. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan di tempat-tempat dengan kerentanan tinggi. Terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di wilayah padat penduduk atau di lingkungan yang ramai.

Hermawan menyadari bahwa tidak semua pemukiman di Indonesia tertata rapi. Hal ini dikarenakan tingkat ekonomi di Indonesia beragam. Tidak semuanya mampu membeli rumah di perumahan atau kompleks yang tertata.

Tidak bisa dipungkiri, kata dia, memang masih banyak ditemui kawasan padat penduduk di Indonesia. Sehingga Hermawan merasa, social distancing sulit untuk diterapkan di lingkungan yang ramai atau padat penduduk.

Sebagai penutup, Hermawan kembali menegaskan agar pemerintah betul-betul mengevaluasi kebijakan new normal agar jumlah kasus Covid-19 tidak mengalami kelonjakan drastis. Pasalnya, penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia yang terus melonjak bukan hanya terjadi di Jakarta ataupun di Jawa Barat saja.

“New normal ini sesuatu yang sangat kami sayangkan. Kami berharap pemerintah segera melakukan evaluasi karena kejadian ini bukan cuma di Jabodetabek saja atau di pulau Jawa. Tapi sudah lebih dari 440 kabupaten/kota dan di seluruh kabupaten kota ini jadi perhatian yang besar bagi pemerintah,” tutupnya. [gil]

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Covid 19
  3. Ragam Konten
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini