Merdeka.com - Pemerintah pusat dan daerah menyikapi kasus pertama Virus Corona di Indonesia. Beberapa langkah disiapkan baik di tingkat pusat hingga di daerah. Tak terkecuali di gedung parlemen.

Pemerintah Kota Depok membentuk crisis center untuk laporan kasus Covid-19 (Corona). Crisis center ini berada di Gedung Balai Kota Depok. Tujuan pembentukan untuk wadah bagi warga yang melapor atau bertanya terkait Corona. Pembentukan crisis center ini juga sebagai antisipasi agar penyebaran tidak meluas sehingga dapat terdeteksi dengan cepat.

"Pemberitaan soal Corona masuk Depok luar biasa. Kami harap warga jangan panik. Ikuti saran Kementerian Kesehatan. Untuk itu kami membuka crisis center di Balai Kota, tepatnya lantai satu ruangan Bougenville. Sekaligus, call center 112 agar memudahkan masyarakat melapor ketika mengalami gejala - gejala virus Corona," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Depok Hardiono di Balaikota, Rabu (4/3).

Untuk rumah sakit transit pun sudah disediakan yaitu RSUD Depok. Untuk selanjutnya jika ada pasien akan dirujuk ke RSPI SS Jakarta. Di RSUD Depok disediakan tim dokter yang akan menangani pasien sebelum dirujuk. "Ini langkah kita untuk mendeteksi dini virus Corona. Jadi kami harap warga tidak sungkan datang," imbasnya.

Pembiayaan bagi mereka yang dirujuk ke RSPI ditanggung lewat anggaran tidak terduga milik Pemerintah Kota Depok. Begitu juga, ketika pasien gejala virus tersebut ditangani di RSUD.

"Jadi dari segi fasilitas, maupun pembiayaan dana ditanggung sesuai kebutuhan," ucapnya.

Protokol Penanganan Penyebaran Corona

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Kabinet Indonesia. Dalam rapat tersebut ditetapkan adanya protokol penanganan kasus penyebaran virus corona. Nantinya sejumlah kementerian akan menjalankan protokol sesuai bidangnya.

"Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19, kata Moeldoko saat rapat di Kantor Staf Presiden, Jalan Merdeka Barat, Rabu (4/3).

Dia menjelaskan pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus COVID-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Langkah kedua, membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan. Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan.

Ketiga menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, baik itu dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktoral Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker.

"Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau walikota," tegas Moeldoko.

DPR Bentuk Panja

Tak hanya pemerintah pusat dan daerah, DPR juga ikut bergerak. Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena menyebut, DPR tengah membahas membentuk kelompok kerja khusus untuk masalah wabah corona. Kelompok kerja ini akan melibatkan lintas fraksi.

Melki mengatakan, sudah ada pembicaraan dengan pimpinan DPR. Misalnya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Azis Syamsuddin.

"Kami sudah bicara dengan Dasco, Azis Syamsuddin, untuk mempertimbangkan semua komisi terkait corona duduk, dari kom 1, 2, 3, 8, 9, 11, duduk dulu deh untuk bahas responnya gimana, bentuknya gimana nanti kita lihat," ujar Melki kepada wartawan, Kamis (4/3).

Menurut Melki tidak tertutup juga kemungkinan membentuk Pansus. Namun, dia memilih disebut desk corona karena terkesan lebih cocok. Tugasnya, untuk mengkonsolidasikan mitra kerja DPR bekerja dengan baik dan melakukan pengawasan dengan baik.

"Pansus salah satu kemungkinan, bisa juga namanya desk corona RI atau namanya kelompok kerja, ya semacam gitu yang sifatnya operasional, langsung cek kesiapan di masing-masing cepat," kata dia.

Melki menyebut keputusan membentuk desk corona ini tinggal menunggu keputusan pimpinan DPR.

"Mereka pasti berlima ini sudah berkomunikasi. Kalau dipanggil kami segera merapat, 1-2 hari ini kita siap saja bergerak. Jadi kita tunggu inisiatif pimpinan DPR," kata Melki.

Reporter: Nur Fauziah, Intan Umbari, Ahda Bayhaqi