Hot Issue

Menunggu Realisasi Janji Insentif untuk Tenaga Medis

Jumat, 29 Mei 2020 09:04 Reporter : Lia Harahap, Dwi Aditya Putra, Bachtiarudin Alam
Menunggu Realisasi Janji Insentif untuk Tenaga Medis Ruang Isolasi Corona. ©2020 Merdeka.com/klikdokter.com

Merdeka.com - Temuan Virus Corona atau Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada awal Maret 2020 lalu. Presiden Joko Widodo secara langsung mengumumkan temuan kasus tersebut kepada publik.

Sejak pengumuman itu, jumlah kasus positif terus mengalami peningkatan. Data terakhir 28 Mei 2020 kemarin, temuan positif Covid-19 mencapai 24.538 kasus.

Selama dua bulan lebih virus ini mewabah di Tanah Air, adalah tenaga medis orang yang berada di garda terdepan dalam penanganan pasien. Rasa terima kasih dan bangga atas kerja mereka tak pernah surut disampaikan. Apalagi, tidak sedikit tenaga medis yang ikut menjadi korban keganasan virus ini.

Atas nama tugas, mereka rela mengorbankan banyak waktu merawat pasien agar segera sehat. Padahal, ada keluarga yang menunggu. Tak jarang, mereka juga memilih tidak kembali ke rumah, karena khawatir membawa virus dan memaparkan pada keluarga tercinta.

Kerja luar biasa para tenaga medis sangat diapresiasi tinggi oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sehingga harus ada penghargaan atas kerja keras mereka dengan memberikan insentif.

"Kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan dan telah dihitung oleh Kementerian Keuangan bahwa akan diberi insentif keuangan kepada tenaga medis," tutur Jokowi saat meninjau persiapan Wisma Atlet di Kemayoran menjadi rumah sakit darurat pada Senin 23 Maret lalu.

Jokowi merinci insentif yang didapat tenaga medis berdasarkan keahlian mereka. Para dokter spesialis akan diberikan insentif sebesar Rp15 juta, dokter umum dan dokter gigi Rp10 juta, bidan dan perawat Rp7,5 juta, juga tenaga medis lainnya Rp5 juta.

"Dan santunan kematian Rp300 juta dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat," jelas dia.

Lebih kurang sudah dua bulan janji itu disampaikan Presiden Jokowi. Lalu bagaimana realisasinya?

rs pertamina jaya

1 dari 2 halaman

Tenaga Medis Mengeluh Insentif Belum Cair

Ternyata sejumlah tenaga medis malah mengeluhkan belum mendapat insentif yang dijanjikan pemerintah. Seorang tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran mengaku belum menerima insentif keuangan dari pemerintah.

Dia berharap pemerintah sesegera mungkin memproses pencairan insentif bagi para tenaga medis.

"Agak kecewa sih sebenarnya. Tapi kami maklum kok karena kan ini RS darurat jadi enggak terancang dan enggak terstruktur (pencairannya). Tapi lagi coba diusahakan tanggal 26 ini diberikan," kata seorang tenaga medis yang enggan disebut namanya saat berbincang dengan merdeka.com, pada Senin (25/5) kemarin.

Kabarnya, kata dia, pencairan belum dilakukan karena terpotong libur Lebaran. Tetapi, katanya, ada juga sebagian tenaga medis yang sudah mendapatkan insentif. Proses pembagian insentif itu, katanya, memang bertahap.

"Terakhir karena Bank Indonesia sudah tutup karena Lebaran. Dijanjikan tanggal 15 sih. Karena semenjak banyak gelombang dan relawan yang masuk jadi agak kurang terstruktur pembagiannya. Awalnya secara berkala tetapi mungkin karena banyak tenaga medis jadi belum ditentukan lagi," ucapnya.

Keluhan tenaga medis itu juga diakui Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhilah. Dia membenarkan uang insentif yang dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk tenaga medis, termasuk perawat belum turun. Diakibatkan belum adanya petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah secara resmi.

"Minggu yang lalu si belum ya, seminggu sebelum lebaran si belum ya. Saya belum nanya lagi soalnya. Cuman rasanya memang karena belum keluar itu, karena juknisnya belum ada secara resmi, saya hanya sempat baca dan dapat dari share pada saat itu," jelas Harif saat dihubungi merdeka.com, Rabu (27/5).

Harif belum mendapatkan informasi lanjutan kapan insentif itu akan dicairkan. Sebab proses pencairan mengacu pada juknis yang diusulkan pimpinan rumah sakit tempat tenaga medis bekerja.

"Nah juknisnya itu barang kali, jadi petunjuk teknisnya nanti mengatur siapa saja yang dapat, mekanismenya bagaimana. Sampai kapan uang insentif itu diterima tergantung pada usulan dari pimpinan layanan kesehatan atau dinas kesehatan. Jadi, kalau belum ada usul, tidak bisa diproses, nah kan begitu," terangnya.

Dia menambahkan, pencairan insentif berdasarkan hitungan jam kerja setiap tenaga medis. Maka setiap tenaga medis kemungkinan akan menerima insentif berbeda-beda besarannya.

"Jadi saya baca waktu itu, di pedomannya itu yang mengajukan pimpinan layanan kesehatan, kalau yang di Puskesmas itu dinas kesehatan jadi memang tergantung itu juga ya, barang kali. Dan untuk besaran insentifnya tergantung dari proporsi bekerja maupun pasien yang ditangani setiap tenaga medis," katanya.

"Karena usulan itu, kan memang sistemnya tidak Kemenkes bayar secara glondongan gitu. Nah siapa dapat berapa. Semisal, jika dokter 1 bulan full dia bisa dapat 10 juta, tapi misalkan 15 hari dapat separuhnya. Data-data seperti itu kan didapat dari pihak rumah sakit," ujarnya.

Harif juga menegaskan, insentif ini hanya diberikan pada tenaga medis yang bekerja di rumah sakit rujukan penanganan Covid-19. Baik rumah sakit pemerintah, puskesmas atau rumah sakit swasta yang ditunjuk.

"Jadi ada beberapa perawat di RS khusus Covid seperti RSPI Sulianto Saroso itu dapat. Termasuk rujukan Khusus Covid-19 semua tenaga medisnya, misal perawat untuk rawat inap, ICU, Isolasi dan lain-lain," sebutnya.

ruang isolasi pasien corona di rsup persahabatan

2 dari 2 halaman

Pemerintah Pastikan Alokasi Anggaran Insentif Aman

Komisi IX DPR menanggapi keluhan tenaga medis. Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengungkapkan pembagian insentif bagi para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 hanya soal waktu. Sebab saat ini, kata dia, pemerintah sedang melakukan pengecekan data tenaga medis.

Hal itu berdasarkan hasil rapat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelum masa reses. Menurutnya, uang insentif tersebut sudah ada dan sedang dilakukan pengecekan data bagi tenaga medis yang akan diberikan insentif.

"Mereka sedang melakukan pengecekan ulang data-data tenaga medis yang akan diberikan insentif. Jika data itu sudah selesai, insentif itu tentu akan dibayarkan. Saya percaya janji pemerintah itu. Pemberian insentif itu sudah dijadikan prioritas. Ini tinggal masalah waktu saja," ujar Saleh saat dihubungi merdeka.com, Kamis (28/5).

Saleh berharap pemerintah segera mencairkan dana insentif tenaga medis bagi para dokter, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Sebab itu merupakan janji pemerintah dan menjadi hak tenaga medis.

"Ini adalah momentum kita memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja melindungi warga negara. Semakin cepat, tentu semakin bagus," tuturnya.

"Selama ini, mereka selalu disebut sebagai pahlawan kesehatan. Juga disebut sebagai garda terdepan perlawanan terhadap Corona. Tentu itu harus didukung dengan pencairan insentif yang dijanjikan," tambahnya.

Kegelisahan para tenaga medis juga dijawab Staf Khusus Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin. Dia mengklaim pemerintah sudah mengalokasikan insentif keuangan untuk tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

"Sebanyak Rp1,9 triliun untuk nakes (tenaga kesehatan) dan Rp60 miliar sudah dialokasikan ke DIPA Kemenkes. Namun, saat ini Kemenkes masih melakukan verifikasi data untuk 19 RS/UPT dan Pemerintah Daerah juga masih memverifikasi data untuk 110 RS/UPT," ungkap Masyita melalui keterangannya, Kamis (28/5).

Masyita menerangkan dokter spesialis akan mendapatkan tunjangan maksimal Rp15 juta per bulan, dokter umum maksimal Rp10 juta per bulan, perawat maksimal Rp7,5 juta per bulan, dan nakes lainnya maksimal Rp5 juta per bulan.

"Pemerintah berusaha maksimal untuk mendukung perjuangan nakes kita di garis depan. Namun, good governance harus tetap dijaga. Besarnya dana yang disalurkan juga harus tetap dikawal agar tepat sasaran. Oleh karenanya, Kemenkes tengah melakukan verifikasi dari data dan dokumen yang diberikan oleh RS/UPT dan Pemerintah Daerah" tambah Masyita.

Untuk diketahui, pemerintah sudah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan, yaitu sebesar Rp5 triliun yang disalurkan via Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Rp3,5 triliun yang disalurkan melalui BNPB.

Adapun stimulus kesehatan ini direncanakan untuk tunjangan tenaga kesehatan (nakes), santunan bagi nakes yang meninggal karena Covid-19, Bantuan Iuran BPJS bagi 30 juta Peserta Mandiri (PBPU/BP), dan belanja kesehatan lainnya.

Sementara untuk insentif nakes daerah, dialokasikan sebesar Rp3,7 Triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini Kemenkes sedang menyusun rekomendasi untuk alokasi tiap daerah. Sebanyak 56 RSUD/Dinas Kesehatan telah menyampaikan usulan untuk diverifikasi Kemenkes agar penyalurannya ke nakes yang memang menjadi pejuang medis di garis depan.

Demi menjaga tata kelola yang baik, proses penyaluran (disbursement) harus melalui proses verifikasi data yang tidak mudah dan untuk penanganan Covid sebagian besar terpusat di Kemenkes. Misalnya, untuk insentif nakes Kemenkes menerima laporan dari semua RS pusat maupun daerah. Untuk RS/UPT milik daerah pelaporan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. [lia]

Baca juga:
Penjelasan Pemprov DKI Soal Gaji & THR TGUPP Tak Dipotong untuk Penanganan Covid-19
DPRD DKI Minta TGUPP Sisihkan Pendapatan Bantu Tangani Covid-19
Selama 2 Bulan, 135 Tenaga Medis di Jatim Tertular Virus Corona
Bayi Umur 1 Tahun di Yogyakarta Sembuh dari Virus Corona
Jangan Sampai Surabaya Menjadi Wuhan
Emtek Peduli Corona Salurkan Bantuan APD ke Sulawesi Tengah dan NTB

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini