Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Yuddy Chrisnandi membantah telah melakukan pemborosan anggaran negara terkait pembentukan tim ahli menteri yang berisi 24 orang yang diketuai politikus Golkar Indra Jaya Piliang. Klaim itu ternyata tidak sesuai fakta. Nyatanya, untuk membayar tim ahli, dia mengeluarkan anggaran sebesar Rp 54 juta.

Fakta itu berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh merdeka.com, Rabu (21/1) kemarin. Dalam dokumen yang ditujukan kepada Kasubag TU Menteri, tertulis permohonan dana operasional menteri dengan total dana Rp 65.750.000. Dokumen permohonan itu dibuat pada 14 Januari 2015.

Perinciannya, honor tim ahli sebesar Rp 54.000.000. Kemudian bantuan untuk Gemura Rp 10.000.000, bantuan untuk masjid di Ambon Rp 1.000.000, bantuan untuk Bpk Abas (Hanura) Rp 500.000, dan biaya pasang sound sistem (ADC) Rp 250.000.

"Demikian permohonan kami, kiranya permohonan tersebut ... (tidak terbaca) dalam waktu yang tidak terlalu lama." tulis petikan isi permohonan dana operasional tersebut.

Fakta ini membantah pernyataan Yuddy di gedung Kompleks DPR kemarin. Dia menyatakan anggota tim ahli tersebut adalah orang yang mau berkomitmen ikut membangun bangsa tanpa pamrih. Sehingga, negara tidak terbebani dengan keberadaan mereka.

"Pemborosan itu kalau pakai uang negara, menggunakan fasilitas pemerintah. Mereka datang dengan patriotic call," kata Yuddy.

"Mereka orang yang punya kompetensi, punya keahlian dan mereka mau tidak digaji itu yang penting. Kalau ada yang mau lagi bagus, seratus gak apa-apa yang penting negara tidak menambah pengeluaran," terang dia.

Ketua Tim Ahli Indra Piliang yang dihubungi terpisah sebelumnya mengaku mendapat honor dari kementerian. Namun jumlahnya menurut dia tidak seberapa. "Dihitung berdasarkan kehadiran. Tiap rapat dibayar Rp 250.000, itu juga rapatnya tidak tiap hari. Kalau benar dana operasional dianggarkan Rp 54 juta, tinggal dibagi saja 24 orang, cuma dapat Rp 2 jutaan kan," jelasnya.

Indra menjelaskan, selama bekerja sebulan terakhir, tim ini tidak mendapat fasilitas khusus. "Kita disediakan cuma satu ruang, isinya 5 kursi dan meja untuk rapat. Kita lebih banyak kerja di luar, tidak seperti PNS," pungkasnya.