Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Yohana sebut wacana JK bisa munculkan diskriminasi

Menteri Yohana sebut wacana JK bisa munculkan diskriminasi yohana yembise. ©wordpress.com

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise akan membicarakan lebih lanjut dengan Wapres Jusuf Kalla terkait pengurangan jam kerja perempuan di kantor. Yohanna mengatakan wacana itu dapat memunculkan diskriminasi gender dalam lingkungan kerja.

"Menurut saya memang itu menambah diskriminasi karena kita mengarah ke responsive gender semua aspek ya misalnya kalau yang PNS perempuan dibuat seperti itu nanti yang swasta akan menuntut karena mereka kan dibayar setiap jam kalau sampai 3 jam sudah pulang gajinya bisa dipotong," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12).

Yohanna mengatakan di kementeriannya sudah terdapat UU yang mengatur jam kerja bagi perempuan sebelumnya. Aturan tersebut sudah baik, untuk itu pihaknya akan membicarakan kembali dengan JK yang melemparkan wacana ini.

"Itu wacana saja pada saat ada acara apa gitu, menurut beliau memang baiknya begitu namun kita dari kementerian kita ada UU dan peraturan yang mengatur kita jadi saya hanya bisa katakan nanti untuk bicara lagi dengan Pak Jusuf Kalla," ujarnya.

Yohanna ingin semua kementerian juga ikut membicarakan ini. "Maunya itu semua kementerian kumpul bersama dan kita bisa bicarakan sekitar wacana ini. Kita kumpul bersama melihat wacana ini," ujarnya.

Yohanna mengatakan sebenarnya peran perempuan dan laki-laki dalam membesarkan anak sama. Jika ibu tengah sibuk bekerja, ada penitipan anak di kementerian.

"Belum saya belum bisa katakan. Tapi memang peran kita kan menjaga kesetaraan gender itu ya kesetaraan gender jadi memang apa kita harus lintas sektor," ujarnya.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Istana: Meski Dibolehkan UU, Jokowi Belum Ada Rencana Berkampanye

Istana: Meski Dibolehkan UU, Jokowi Belum Ada Rencana Berkampanye

Istana menjelaskan kunjungan Jokowi di Jateng dalam kapasitas sebagai presiden.

Baca Selengkapnya
Dahsyatnya Kecelakaan Angkot Tabrak Pospol di Jagakarsa: tembok Bolong dan Penumpang Terpental Keluar

Dahsyatnya Kecelakaan Angkot Tabrak Pospol di Jagakarsa: tembok Bolong dan Penumpang Terpental Keluar

Ada seorang wanita yang sedang menyebrang jalan dari barat menuju timur. Sehingga, korban pun tertabrak.

Baca Selengkapnya
Wanita ini Bisa Temui Presiden Jokowi Langsung Tanpa Disetop Paspampres

Wanita ini Bisa Temui Presiden Jokowi Langsung Tanpa Disetop Paspampres

Ini sosok wanita yang bisa menemui Presiden Jokowi tanpa dicegah Paspampres. Tenyata punya jabatan penting di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari  di Jateng, Begini Reaksi Istana

Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu Buntut Salam 2 Jari di Jateng, Begini Reaksi Istana

Momen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka usai Lawan Pencuri, Kini Pengembala Kambing di Serang Menangis Haru Kasusnya Dihentikan

Jadi Tersangka usai Lawan Pencuri, Kini Pengembala Kambing di Serang Menangis Haru Kasusnya Dihentikan

Muhyani tidak pernah terbayang dan sangat terpukul saat harus berurusan dengan hukum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya