Menteri Susi diam-diam datangi KPK, bahas reklamasi Teluk Jakarta
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tiba-tiba menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini. Susi mengajak KPK berkoordinasi mengenai aturan Reklamasi Teluk Jakarta.
"Bu Susi mengkoordinasi mengenai banyak hal, salah satunya terkait Reklamasi Pantai Jakarta," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Selasa (10/5).
Menurutnya, pihak mempunyai tugas melakukan monitoring kebijakan pemerintah. Di mana KPK bisa memberikan saran untuk Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan yang tidak menyimpang.
"Ya tadi kita bicara banyak hal, konsistensi antara apa yang dilakukan hari ini dengan peraturan yang ada," kata dia.
Selain Teluk Jakarta, kata dia pertemuan dengan Susi membahas Reklamasi Bali dan Makassar. Bahkan menyinggung soal pencurian ikan.
"Antara lain ya itu. Banyak hal diperbicarakan. Reklamasi juga dibicarakan," kata dia.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPolisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca SelengkapnyaPolisi Ancam Jemput Paksa Siskaeee Jika Kembali Mangkir Pemeriksaan
Siskaeee sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada Senin 15 Januari 2024 kemarin. Namun Siskaeee mangkir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Diseret Dalam Sidang Sengketa Pilpres, Istana Minta Pembuktian Tuduhan di MK
Pihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaStatus Jakarta Masih Ibu Kota sampai Presiden Terbitkan Keppres Perpindahan ke IKN
Menurutnya, IKN secara hukum akan efektif menjadi ibu kota negara menggantikan Jakarta pada saat Keppres diterbitkan.
Baca Selengkapnya