Menurut Bintang, dengan menggaungkan UU TPKS lebih keras pada masyarakat, aturan tersebut dapat membuat banyak korban bersuara lebih lantang dan menyelamatkan sesama. UU TPKS juga dapat melindungi masyarakat dari isu kekerasan seksual yang sedang ramai dibicarakan di media sosial.

UU TPKS, dia menilai, sebagai undang-undang yang komprehensif untuk memberikan kepentingan terbaik pada para korban. Tidak hanya dalam mencegah, penanganan, namun juga pemberdayaan yang dapat memperlihatkan faktor penyebab dari isu-isu yang bersangkutan.

“Hulunya adalah untuk kita menjawab isu-isu lainnya. Apakah itu pengasuhan, kekerasan, pekerjaan dan perkawinan anak, meski umumnya hulunya adalah faktor ekonomi,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.

Oleh karenanya, bersama KPPPA, ia berharap semua kementerian/lembaga, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah daerah dapat serempak mensosialisasikan UU TPKS pada masyarakat.

Bintang berharap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di bawah naungan KPPPA dan pemerintah daerah dapat bekerja sama untuk memberikan pendampingan yang terbaik pada korban. UPTD harus terus didorong sesuai mandat undang-undang guna memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku.

“Itu menjadi tugas bagi kami di kementerian untuk lebih giat mensosialisasikan ini. Di tengah maraknya kasus, banyak kasus yang tidak diselesaikan secara tuntas dimana kehadiran UU TPKS ini?,” tanyanya.

Sebab, masalah kemanusiaan tidak boleh diabaikan dan harus segera ditangani bersama institusi yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menangani setiap kasus yang sudah dengan berani dilaporkan oleh korban.

"Ini juga menjadi sorotan media dan netizen juga, kepada kita semuanya bagaimana setiap kasus ini betul-betul bisa kita tangani dengan cepat. Tidak saja dengan cepat, tapi juga harus tuntas,” tutupnya.

Baca juga:
Aktivis Desak Dukun Cabul Perkosa Pasien 84 Kali di Aceh Dijerat UU TPKS
Cegah Kekerasan Seksual di Institusi Negara, Ketua DPR Dorong Pembentukan Satgas
LPSK Buka-Bukaan Alasan Tolak Beri Perlindungan pada Putri Candrawathi
LPSK Usulkan Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual, Ini Poin Usulannya
DPR: Belum Ada Aturan Turunan, UU TPKS Sudah Bisa Digunakan
UU TPKS Dinilai Belum Cukup Tangani Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Dunia Kerja
Darurat Kekerasan Seksual, DPR Minta Pemerintah Percepat Penerbitan PP & Perpres TPKS