Merdeka.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT menandatangani nota kesepahaman 'Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sedaratan Sumba'. Kesepahaman ini menindaklanjuti adanya kasus penculikan mengatasnamakan budaya Sumba.

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menegaskan, kasus penculikan terhadap perempuan dan anak di Sumba harus dihentikan dan tidak boleh terulang kembali lagi. Sebab kasus yang merampas hak dan merugikan perempuan tersebut bukan merupakan bagian dari nilai budaya Sumba.

"Kasus penculikan merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelecehan terhadap adat perkawinan yang sakral dan mulia. Perlu ada langkah konkrit untuk menghentikan agar hal serupa tidak terulang lagi," katanya di Sumba Timur, Kamis (2/7).

Dia mengungkapkan, hasil yang ingin dicapai pada pertemuan bukan hanya penandatanganan nota kesepahaman, melainkan menjadi awal dari rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya atas kerjasama dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

"Strategi utama untuk melawan konstruksi sosial yang merugikan perempuan dan anak adalah dengan memahami dan mempelajari budaya setempat serta memberikan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak," ujarnya.

"Dengan lebih memahami budaya dan kearifan-kearifan lokal terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, strategi yang dibangun akan lebih tajam, terarah, dan berjangka panjang. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, akademisi, tokoh adat, dan tokoh agama di tingkat pusat maupun daerah," jelas Bintang.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Josef Nae Soi mengatakan, nota kesepahaman ini merumuskan bersama dengan para bupati, tokoh adat, tokoh agama, kepolisian, dan masyarakat Sumba. Untuk kemudian menghasilkan suatu konsiderasi untuk mengembalikan nilai budaya sumba yang tercoreng akibat kasus penculikan yang berkedok budaya Sumba.

"Kami orang Sumba menyakini betul bahwa nenek moyang kami mewarisi nilai budaya yang memuliakan dan melindungi perempuan. Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan kasus penculikan yang dianggap sebagai bagian dari nilai budaya Sumba," tegasnya.

Dia menambahkan, kasus penculikan merupakan kasus yang terkena degradasi dan tersebar melalui media sosial sehingga tersebar ke seluruh Indonesia.

"Kasus penculikan bukan merupakan nilai budaya sumba. Jangan sampai salah menilai kasus yang menyimpang dari nilai budaya kita dan menyamaratakan nilai budaya kita dengan kasus yang menyimpang. Kasus ini memang salah, akan tetapi kita jangan menyalahkan nilai budaya melainkan harus mencari jalan keluar dan penyelesaian kasus ini," tutupnya.

Sebelumnya, Peneliti Janet Alison Hoskin yang melakukan riset di Kodi Sumba Barat Daya dan Joel C Kuipers yang melakukan penelitian di Wawewa Sumba Barat menyatakan bahwa kawin tangkap bukanlah budaya atau tradisi, melainkan praktik yang terus menerus berulang di Pulau Sumba.

Sementara menurut antropolog dari Universitas Widya Mandira Kupang Pater Gregorius Neonbasu, SvD, praktik kawin tangkap di Pulau Sumba hanyalah tindakan pragmatis yang terjadi karena kondisi dan iklim kehidupan sesaat.

"Jadi menurut saya hal tersebut harus segera ditanggapi oleh tokoh masyarakat atau sesepuh masyarakat Sumba sendiri karena memang praktik kawin tangkap itu sendiri hanyalah tindakan yang terjadi karena kondisi dan iklim kehidupan sesaat di daerah itu," katanya.

Menurut dia, masyarakat Sumba pada umumnya juga berjuang untuk sedapat mungkin menghindari praktik kawin tangkap yang kontroversial.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan bahwa praktik kawin tangkap sebagaimana yang terjadi di Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Budaya atau tradisi tidak statis tetapi dinamis. Kasus kawin tangkap adalah praktik kekerasan dan pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak. Jadi jangan sampai alasan tradisi budaya dipakai hanya sebagai kedok untuk melecehkan perempuan dan anak," katanya.

Menyusul laporan beberapa aktivis ke kepolisian mengenai praktik kawin tangkap di Sumba, Bintang meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menangkap para pelaku kawin tangkap.