Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan mencakup juga masalah lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satunya soal perhutanan sosial. Dia juga menjelaskan dalam UU tersebut tidak akan menimbulkan over eksplorasi.

"Undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tidak akan menimbulkan over eksplorasi. Di dalam rancangan peraturan pemerintah nya walaupun sih sebetulnya di undang-undangnya setiap pasal-pasalnya juga sudah nyangkut, ada cantolannya (kaitannya) bahwa prinsip kehati-hatian di dalam lingkungan itu ada. Karena prinsip-prinsip dalam undang-undang lingkungan yang ada itu tidak diganggu. Yang dibetulkan adalah prosedur nya," kata Situ Nurbaya dalam siaran telekonference, Selasa (3/11).

Dia juga mengklaim nantinya praktik dalam UU tersebut juga tidak menimbulkan kerawanan lingkungan. Ataupun, kata Siti, instrumennya masuk menjadi sebagai instrumen kontrol.

"Pertama kalau ada program ada instrumen kajian lingkungan hidup strategis. Jadi dilihat dulu nih aspek lingkungannya bagaimana, strateginya bagaimana, kebijakannya bagaimana, rencananya apa, programnya untuk yang mana, korelasinya dengan lingkungan lalu seperti apa," ungkap Siti.

Kemudian pihaknya juga akan menerapkan teknis instrumen kontrol daya dukung dan daya tampung. Nantinya, kata Siti, akan diatur dalam PP.

"Jadi setiap ekosistem setiap landscape itu punya daya dukung dan daya tampung dan itu ada cara untuk mengukurnya. Ini juga instrumen untuk kontrol nya dan kalau kita lihat pendekatan dari konsep perizinan berusaha adalah terutama di standar. Maka penerapan norma standar pedoman dan kriteria juga kita pakai sebagai instrumen dan terakhir tentu law enforcement. Sebagai menteri lingkungan kami di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mendevelop kelembagaan untuk pengawasan dan pembinaan yang berlapis," ungkap Siti.