Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, menyebut pemerintah sudah melakukan antisipasi terkait kebaikan hutan dan lahan (Karhutla). Dia mengklaim, pihaknya sudah mempelajari iklim maupun perilaku titik rawan kebakaran. Serta puncak Karhutla yang rata-rata terjadi di bulan Agustus minggu kedua-ketiga sampai di September minggu pertama.

"Kalau kita pelajari sebetulnya di Riau itu di Sumatera bagian utara Riau, Aceh, sebagian Sumut itu ada dua fase krisis. Fase pertama yaitu di bulan-bulan Maret April ini kira-kira seperti ini gambarnya, fase keduanya masuk di bulan Juni-Juli dan seterusnya yang nanti puncaknya di bulan September atau Agustus akhir," kata dia usai ratas Antisipasi Karhutla bersama Presiden Jokowi, Selasa (23/6).

Siti mengatakan, dengan kondisi tersebut pihaknya menerapkan teknologi modifikasi cuaca dengan rekayasa hujan buatan. Presiden Jokowi, kata dia, juga berpesan adanya pencegahan karhutla sedini mungkin.

"Kenapa ini penting? Karena fase kemarin itu kenapa dia ada krisis karena ada Covid-19 udah gitu lebaran makanya itu coba kita atasi begitu rupa pemerintah berupaya, Bapak Presiden perintahkan jangan ada masalah dari lebaran dan seterusnya," ungkapnya.

Siti menuturkan, modifikasi cuaca sudah dilakukan di Sumatera sejak tanggal 13 sampai 31 Mei lalu. Sehingga, lahan gambut yang biasanya menjadi titik api kini sudah basah.

"Jadi ada korelasi antara modifikasi hari hujan jadi awannya direkayasa diinduksi sehingga punya banyak uap air sehingga jatuh jadi hujan. Dan itu bisa berpengaruh itu akhirnya dia membasahi gambut," ucapnya.

"Membasahi gambut juga kemudian memberikan air juga untuk embung-embung yang dibangun dan nanti setelah dan dengan yang sudah kita lalui di Riau ternyata dia basah gambutnya sehingga kita nggak dapat yang asap-asap itu," tambah dia.

Selain Sumatera, pihaknya akan melakukan modifikasi cuaca di Kalimantan. Siti menjelaskan, menurut BMKG, Kalimantan akan mengalami titik panas yang kencang. Perkiraan musim kemaraunya di bulan Juli puncaknya di Agustus masuk ke September.

"Di Kalimantan ini sudah dipersiapkan akan didukung oleh BNPB, udah pasti BPPT, BMKG, TNI dan lain lain. Di arahkan oleh Pak Menko (Polhukam). Nanti di bulan Agustus masuk ke September kita harus liat lagi yang Sumatera," ucapnya.

Selain itu, pemerintah menenkankan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga kesatuan penguasaan kawasan hutan. Kemudian, pengawasan dengan penegakan hukum.

"Ada juga gakkum tadi diarahkan juga sistem monitoring yang dimiliki oleh Polri dan contohnya di Polda Riau. Jadi banyak yang secara sistematis sudah dipersiapkan oleh pemerintahan ini," tandasnya.