Menteri KKP Ajak Nelayan Tak Tangkap Ikan pada Oktober 2022, Ada Dana Kompensasi

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengajak nelayan di sebagian besar pesisir Indonesia untuk tak menangkap ikan melalui gerakan Bulan Cinta Laut pada Oktober 2022. Selama satu bulan itu, para nelayan diminta berpartisipasi membersihkan dan menyelamatkan laut dari sampah.

"Jadi dari sisi ekonomi, kita kasih semacam kompensasi kepada nelayan agar tidak kehilangan mata pencaharian, ada nilainya. Kita mendapatkan PNBP ketika mereka mendapatkan ikan," kata Sakti Wahyu Trenggono saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Bertajuk Society 5.0 dan Ketahanan Bencana untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan di Gedung Prof Soedarto Universitas Diponegoro, Selasa (20/9).

Dia menyebut dengan gerakan itu akan mengajak para nelayan meluangkan waktu selama satu bulan khusus 1-26 Oktober untuk berpartisipasi membersihkan pantai dan laut dari sampah.

Gerakan Sekali Setahun

"Gerakan itu dilakukan satu kali dalam satu tahun, artinya dalam satu tahun, satu bulan nelayan tidak menangkap ikan," ungkapnya.

Dengan cara itu, secara bertahap nantinya akan muncul kesadaran masyarakat, terutama nelayan, dalam menjaga kebersihan laut. Harapannya, laut di Indonesia ini benar-benar dalam keadaan bersih dan sehat, dan akan membuat ekosistem laut akan terjaga dengan baik.

"Kebersihan laut ini mendapat perhatian internasional. Sebab membersihkan laut dari sampah bukan hanya tugas nelayan saja, tapi bagian tanggung jawab bersama, sehingga pantai akan terjaga dengan baik," tandasnya.

Fokus Pengelolaan Pesisir dan Kelautan

Sakti Wahyu Trenggono juga memaparkan lima kebijakan yang menjadi fokus dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan. Pertama, perluasan konservasi laut sehingga mampu mencapai target 30 persen produk kelautan pada tahun 2050. Kedua, penangkapan ikan secara terukur agar populasi ikan terjaga dan tidak overfishing. Selain itu, peningkatan budi daya untuk menciptakan produk perikanan yang menjadi andalan negara.

"Keempat adalah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil karena serangannya adalah pragmatisme ekonomi. Maka harus dicegah. Kalau pesisirnya rusak maka laut juga tidak sehat dan kemudian bencana lebih mudah,” ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga terus melakukan patroli sebagai pencegahan pencurian ikan di perairan Indonesia. Paling rawan adalah daerah Natuna Utara dan perbatasan dengan Filipina. Sudah ada lima kapal yang ditangkap, lebih kecil dari masa lalu.

"Kapal ini diserahkan ke Kejaksaan dan nanti akan kami minta agar diserahkan kepada nelayan untuk kepentingan produksi. Jadi lebih bermanfaat," pungkasnya.