Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan, masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia, sudah diatur dalan Undang-undang 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Namun, TKA yang bekerja di tanah itu harus memiliki sejumlah persyaratan salah satunya skill mumpuni.

"Undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bunyinya TKA itu diatur bukan TKA dilarang. Berarti sejak awal Indonesia membuka dong. Cuman memang ada ketentuannya yaitu jabatannya menengah ke atas dan terus mempunyai skill dan ada syarat-syarat masuk yang ketat," kata Hanif saat usai menghadiri 'Temu Kebangsaan' di Puri Agung Singaraja, Buleleng, Bali, Senin (7/5) malam.

Hanif mengatakan, jika ada TKA yang melanggar peraturan ditindak tegas. Menurut dia, pemerintah selama ini sudah membuktikan hal tersebut.

"Kalau ada yang melanggar peraturan itu, iya ditindak. Pemerintah selama ini sudah membuktikan penindakan itu. Siapa pemerintah itu, ada pengawas tenaga kerja, ada pengawas Imigrasi ada Polri dan ada Pemerintah Daerah," imbuhnya.

Menurut Hanif, TKA yang masuk ke Indonesia dari segi jumlah masih proporsional, jika dibanding dengan negara-negara lainnya.

"TKA di negara lain jauh lebih banyak, kalau dibanding Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kita di luar negeri lebih banyak. Jadi maksudnya proporsional," ujarnya.

"TKA kita itu 85 ribu dan TKI kita 9 juta dan paling banyak pertama di Malaysia, kedua di Arab Saudi, yang ketiga di China. Dari 85 ribu (TKA) dan 9 juta (TKI) mana yang lebih banjir," kata Hanif.

Selain itu, Hanif juga menyampaikan bahwa urusan ketenagakerjaan itu, urusan yang sudah di desentralisasikan atau di otonomi Pemerintah Daerah.

"Urusan ketenagakerjaan itu, urusan yang sudah di desentralisasikan yang sudah diotonomi daerahkan. Jadi kita juga dorong Pemerintah Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melakukan pengawas atau penegakan hukum secara lebih baik," tandasnya.