Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan sebanyak 81 atau 29,35 persen Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki pemerintah daerah (pemda) provinsi/kabupaten/kota dalam kondisi rusak dan memprihatinkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, dia berjanji akan memprioritaskan perbaikan dan asistensi terhadap BLK yang kondisinya masih buruk agar lebih layak.

"Berdasarkan hasil pemetaan kondisi yang sudah dilakukan maka kami akan memfokuskan pembenahan terhadap 81 BLK tersebut agar menjadi lebih bermanfaat dan tidak sia-sia," ujar Hanif disela pelepasan alumni BBLKI Surakarta ke PT Pan Brothers Holding Company di Solo, Kamis (26/3).

Dia berjanji dalam waktu dekat segera membenahi dan menambah fasilitas, melengkapi infrastruktur, fasilitas peralatan pelatihan serta peningkatan kualitas instruktur/pengajar. Menurutnya, pembenahan itu juga harus mengikuti standar atau berpatokan pada 14 BLK milik Kemenaker yang kondisinya sudah sangat baik.

"BLK-BLK milik Kemenaker harus menjadi model percontohan dalam pembenahan nanti. Meskipun anggarannya terbatas, kami tetap menyiapkan gedung, infrastuktur, instruktur, peralatan, dan subsidi program untuk peserta pelatihannya," tutur Hanif.

Sementara itu, dari hasil pemetaan yang dilakukan Kemenaker kondisi 276 BLK milik pemerintah di seluruh Indonesia, hanya 57 BLK (20,65 persen) dalam kondisi baik. Yaitu 14 BLK milik Kemenaker dan 43 BLK milik Pemda.

Selebihnya, sebanyak 138 (50 persen) BLK milik pemda provinsi/kabupaten/kota kondisinya termasuk cukup atau sedang. Sedangkan sisanya sebanyak 81 (29,35 persen) kondisinya buruk dan memprihatinkan.

"Pemetaan kondisi BLK ini dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi pelatihan kerja di BLK. Ternyata masih banyak BLK pemda yang kondisinya buruk dan butuh perbaikan total," katanya.

Pemetaan kondisi BLK ini, kata menteri, berdasarkan beberapa kriteria penilaian yaitu ketersediaan fasilitas gedung, kualitas dan kuantitas instruktur, program pelatihan, sarana dan prasarana pelatihan kerja, kapasitas pelatihan manajemen dan kondisi keuangan BLK.