Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Hadi Berkomitmen Beri Perlindungan Aset Milik Muhammadiyah

Menteri Hadi Berkomitmen Beri Perlindungan Aset Milik Muhammadiyah Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memastikan, pemerintah memberikan perlindungan atas seluruh aset Muhammadiyah yang belum memiliki sertifikat dengan verifikasi dan sertifikasi aset.

Saat mengunjungi kantor PP Muhammadiyah, dia mengatakan, apabila set Muhammadiyah belum memiliki sertifikat, maka segera dibuatkan. Tujuannya, agar aset ormas Islam tersebut tidak diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Muhammadiyah memiliki aset begitu banyak. Universitas ada ratusan, ada ribuan sekolah, dan ada rumah sakit termasuk klinik-klinik semua akan kita backup,” katanya di Jakarta, Kamis (11/8).

Hadi berjanji memberikan sertifikat untuk aset-aset milik Muhammadiyah di seluruh daerah. Bahkan purnawirawan TNI-AU itu memerintahkan seluruh kantor BPN di wilayah untuk membantu menerbitkan sertifikat tersebut.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan aset milik Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia harus dijaga mengingat seluruh aset Muhammadiyah bukan milik perorangan, tapi milik organisasi.

“Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang berdiri sebelum Republik ini berdiri. Tentu seluruh asetnya milik organisasi bukan perorangan. Seluruh asetnya dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial,” ungkapnya seperti dilansir dari Antara.

Selain tersebar di seluruh pelosok Indonesia, lanjut Haedar, aset Muhammadiyah juga ada di luar negeri sehingga perlu untuk menjaga aset-aset tersebut. Salah satu upayanya dengan berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membuatkan sertifikatnya.

“Kami juga mendukung kementerian yang mendukung usaha kami, karena langkah seperti itu usaha-usaha Muhammadiyah di berbagai bidang akan lebih mudah dirasakan langsung masyarakat. Muhammadiyah tidak pernah menguasai aset yang bukan miliknya,” tutup Haedar.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Tak Hadiri Sidang PTUN, Negara Dianggap Abai pada RUU Masyarakat Adat

Pemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat

Baca Selengkapnya
7 Hadist Kebersihan dalam Islam, Umat Muslim Wajib Tahu

7 Hadist Kebersihan dalam Islam, Umat Muslim Wajib Tahu

Menjaga kebersihan merupakan salah satu anjuran utama dalam ajaran Islam.

Baca Selengkapnya
Wamen Raja Juli Ungkap Perintah Jokowi: Percepat Sertifikasi Tanah Muhammadiyah

Wamen Raja Juli Ungkap Perintah Jokowi: Percepat Sertifikasi Tanah Muhammadiyah

Penyerahan sertifikat ini bertujuan agar tanah Persyarikatan Muhammadiyah terjaga.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak

Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak

Jokowi soal Masyarakat Gadaikan Sertifikat Tanah ke Bank: Jangan Beli Mobil, Dihitung Bisa Cicil Tidak

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Anjurkan Mudik Lebih Awal, Menhub Sebut Tiket H-10 Hingga H-5 Masih Tersedia

Presiden Jokowi Anjurkan Mudik Lebih Awal, Menhub Sebut Tiket H-10 Hingga H-5 Masih Tersedia

Budi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.

Baca Selengkapnya
2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

2.068 Hektare Lahan di Ibu Kota Nusantara Masih Bermasalah, Menteri AHY Belum Mau Terbitkan Sertifikat

AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun

Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun

Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.

Baca Selengkapnya
AHY Jadi Menteri ATR, Demokrat Yakin Urusan Sertifikat Tanah Elektronik Bakal Dikebut

AHY Jadi Menteri ATR, Demokrat Yakin Urusan Sertifikat Tanah Elektronik Bakal Dikebut

Ia yakin, soal upaya penerbitan sertifikat tanah elektronik bakal menjadi prioritas utama.

Baca Selengkapnya