Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Rizal Ramli kerap mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan sensasi Jokowi sebagai kepala negara sepertinya sudah sangat surut akhir-akhir ini. Hal itu dikarenakan sejumlah kebijakan ekonominya yang sangat tidak populer dan berdampak buruk pada masyarakat menengah ke bawah.

Menurutnya, ada kebijakan yang diambil Jokowi tidak bedanya dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satunya di bidang ekonomi, yang menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini kerap mendengar pendapat menteri yang dianggapnya neolib.

Terkait pemilihan menteri, Rizal memprotes pilihan nama susunan para pembantu Jokowi dengan nama Kabinet Kerja. Hal itu berbeda dengan dengan janji Jokowi di awal untuk membentuk Kabinet Trisakti.

Saat mencabut subsidi BBM, Jokowi dapat dimakzulkan oleh DPR. Namun, sebaiknya DPR menahan diri untuk melihat gebrakan apa yang akan dibuat Jokowi untuk kompensasi kenaikan BBM tersebut.

Berikut serangan Rizal Ramli yang dialamatkan ke Jokowi.

Suka mendengar penasehat ekonom neolib, buat apa ganti presiden

Rizal Ramli menyatakan kartu-kartu sakti Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tak akan mampu mensejahterakan rakyat. Bahkan, dia menilai kartu itu tak jauh beda dengan BLT di era Susilo Bambang Yudhoyono."Dulu ada BLT dan balsem, sudah diuji coba semua. Kartu sakti Jokowi ini hanya panadol (obat sakit kepala)," kata Rizal Ramli saat menyambangi pimpinan DPR di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (17/11).Menurutnya, kenaikan BBM akibat pengaruh para menteri Jokowi yang berpaham neoliberal. Pengambil kebijakan di bidang ekonomi di era Jokowi tak jauh berbeda dengan pemerintahan SBY."Jokowi lebih suka mendengar penasehat ekonomnya yang neolib. Ini apa gunanya ganti pemerintahan, apa gunanya ganti SBY," terang dia.

Menteri Jokowi banyak yang KW3

Rizal Ramli mengkritik kualitas menteri kabinet Jokowi yang menurutnya diisi oleh orang-orang yang 'abal-abal' dan tidak berkualitas dalam memerintah kementeriannya.Dirinya juga mengkritik mengenai polemik KPK-Polri yang makin panas akhir-akhir ini, ditambah dengan kelakukan Menko Polhukam yang menurutnya memiliki kapasitas sebagai penengah, namun nyatanya sama sekali tidak bermanfaat untuk berada di dalam pemerintahan hari ini."Kalau menterinya hanya bisa naikin harga, Indonesia makin enggak kompetitif. Padahal kalau cost diturunkan, rakyat senang dan tidak merugikan golongan menengah ke bawah. Kabinet Jokowi memang ada yang bagus seperti Jonan, Susi, tapi menteri yang lainnya itu kualitasnya KW3," cetus Rizal."Kalau urusan KPK-Polri ini kan sebenarnya Menko Polhukam saja bisa beresin. Tapi masalahnya kan kita itu perlunya pejabat yang ori (original), bukan yang KW3 seperti Menko Polhukam saat ini," pungkasnya.

Kebijakan ekonomi Jokowi tidak berpihak ke kelas bawah

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, sensasi Jokowi sebagai kepala negara sepertinya sudah sangat surut akhir-akhir ini. Hal itu dikarenakan sejumlah kebijakan ekonominya yang sangat tidak populer dan berdampak buruk pada masyarakat menengah ke bawah."Kami biasa melakukan forecasting (ramalan) dalam politik dan ekonomi. Maka begitu Jokowi naik, saya prediksikan bahwa (popularitas) Jokowi baru akan merosot pada satu tahun ke depan. Tapi ternyata, baru 3 bulan kok sudah enggak populer," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (4/2)."Hal itu dikarenakan kebijakan Jokowi dalam hal ekonomi dalam 3 bulan ini jelas menggerogoti kesejahteraan golongan menengah ke bawah. Sehingga ada pertanyaan, apa yang dimaksud perubahan yang dibawa Jokowi ini. Saya melihat ada upaya pembelokan dalam hal ini," katanya menambahkan.

Jokowi itu liberal

Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, pola pikir Jokowi dalam bidang ekonomi menampakkan wajah seorang penganut ideologi ekonomi liberal.Hal itu diutarakannya dengan melihat bahwa kecenderungan pemerintahan dan kebijakan ekonomi Jokowi saat ini, sangat terlihat jelas dengan menyerahkan semua sektor perekonomian kepada mekanisme pasar."Jokowi ini memang liberal karena yang jadi patokannya itu hanya tentang harga. Ukuran liberal yang bagus kan memang hanya tentang uang. Padahal konstitusi kita itu adalah saling bantu antara pemerintah dan masyarakat, dan bukan hanya diserahkan pada mekanisme pasar," kata Rizal dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Rabu (4/2).