Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno meluruskan pernyataan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman yang menyatakan masyarakat boleh mudik lebaran Idul Fitri 2020. Rilis itu disampaikan Fadjroel usai Presiden Jokowi rapat terbatas membahas mudik.

Dalam rilis itu, Fadjroel menyebut bahwa Jokowi membolehkan mudik dengan syarat masyarakat harus isolasi mandiri selama 14 hari. Pratikno menilai ucapan Fadjroel itu kurang tepat.

Menanggapi itu, Sosiologi Universitas Indonesia Ida Ruwaida menilai seharusnya ada kebijakan yang tegas untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

"Jika mau sehat dan selamat semuanya, perlu ada kebijakan yang tegas dari negara dalam membatasi mudik saat ini," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (2/4).

Ia menambahkan, pemerintah juga harus memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat atas risiko penyebaran virus corona bila tetap melakukan mudik.

"Perlu edukasi, literasi pada masyarakat atas risiko mudik, apalagi Jakarta masuk wilayah pandemi tertinggi," katanya.

Ia meyakini bila sosialisasi secara masif terkait pembatasan mudik dilakukan oleh pemerintah, budaya mudik masyarakat Indonesia bisa ditunda.

"Salat Jumat yang wajib saja bisa jadi Salat Dzuhur demi keselamatan banyak pihak, apalagi soal mudik di tengah pandemi corona," terangnya.

Selain itu, ia juga mempertanyakan bagaimana kesiapan kontrol kesehatan dari daerah, apabila arus mudik terjadi. Karena budaya mudik merupakan tradisi yang bersifat masif (masal) yang tidak mungkin negara bisa mengontrol perilaku pemudik.

"Selama masyarakat belum ada kesadaran tentang resiko mudik, dan negara juga tak mampu kontrol serta menjamin kondisi sehat para pemudik (berangkat dan kembali ke jakarta). Maka pembatasan mudik perlu dilakukan," pungkasnya.