Merdeka.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyambut baik hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang merilis bahwa tren korupsi menurun tiap tahunnya di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Dia mengklaim hasil survei tersebut adalah wujud nyata kerja keras dalam mencegah korupsi.

"Semangat, Ya bagus Presiden sudah berusaha sangat keras untuk mengembangkan sistem mencegah korupsi. Mulai dengan berbagai macam sistem informasi yang lebih transparan, terkontrol," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Menurut Pratikno seharusnya hasil tersebut menjadi contoh. Bahwa Indonesia memiliki sosok Presiden Jokowi yang sederhana. "Teladan Presiden luar biasa kan, sederhana, keluarganya tidak masuk ke dunia bisnis yang dekat dengan negara," ungkap Pratikno.

Walaupun indeks persepsi korupsi cenderung stagnan di angka 37, Pratikno tetap optimis bahwa Indonesia masih memiliki upaya untuk memberantas korupsi. Salah satu yang akan dilakukan agar optimal yaitu dengan cara bukan hanya menindak tetapi mencegah terlebih dahulu.

"Stagnan tapi naik kan, itu kan masalah persepsi, tapi upaya kita sudah luar biasa," ungkap Pratikno.

Sebelumnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) bersama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis hasil survei nasional terkait persepsi publik terhadap korupsi. Hasilnya, ada tren penurunan tiap tahunnya di pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.

Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, secara umum populasi sampel survei tersebut mayoritas masih menganggap tingkat korupsi di pemerintahan Indonesia meningkat. Namun jumlahnya berbeda di tiap tahunnya.

"Masyarakat menilai mengalami peningkatan dengan 52 persen, yang menilai menurun 21 persen, dan tidak mengalami perubahan 24 persen," tutur Burhanuddin dalam acara diskusi 'Tren Persepsi Publik Tentang Korupsi di Indonesia' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Hanya saja, angka peningkatan itu menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Tahun 2016 masyarakat menilai korupsi di pemerintahan mengalami peningkatan sebesar 70 persen, tahun 2017 sebesar 55 persen, dan 2018 sebanyak 52 persen.

"Meski yang mengatakan meningkat masih mayoritas, tapi trennya menurun dari dua tahun lalu," jelas dia.