Merdeka.com - Menpora Zainudin Amali menilai proses penandatanganan MoU Kemenpora dengan beberapa cabang olahraga terkait dana fasilitasi pelatnas Olimpiade, Paralimpiade dan Asean Para Games 2020 telah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, sengaja agar diketahui oleh publik.

Hal ini Menpora sampaikan saat menyaksikan penandatanganan MoU antara Kemenpora dengan NPC Indonesia, PP FPTI dan PB PSOI. Bagi Menteri asal Gorontalo ini semua Cabor harus hati-hati menggunakan anggaran ini

"Karena ini menyangkut uang negara kami hati-hati betul untuk penyalurannya jadi Kemenpora menyalurkan ke pihak-pihak yang telah sesuai petunjuk ketentuan maka reviewnya berkali-kali," kata Zainudin.

"Saya berharap penggunaannya sesuai MoU ini berulang-ulang saya katakan karena ada kejadian-kejadian yang akhirnya menjadi temuan BPK RI, jika sudah temuan BPK maka akan menjadi beban Kemenpora, laporan keuangan tahunan Kemenpora tersandera dengan itu harus diselesaikan dulu semoga kedepan tidak ada lagi temuan itu," sambung Menpora.

Kemenpora lanjutnya tidak serta merta maunya sendiri, Kemenpora bersama-sama cabor sesuai apa yang diinginkan cabor dan apa yang menjadi kesanggupan pemerintah.

"Anggaran pemerintah sangat terbatas terlebih 2020 pemotongan luar biasa di Kemenpora, mohon dimaklumi tapi niat kami segala sesuatunya kami buat setransparan, seakuntabel mungkin bisa dipertanggungjawabkan karena menyangkut uang negara tidak boleh ada penyimpangan satu rupiahpun," tandas Menpora.

MoU Kemenpora dengan Cabor ini ditandatangani langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPON Yayan Rubaeni dengan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PB PSOI) Arya Sena Subyakto, Ketua Umum NPC Indonesia Senny Marbun dan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (PP FPTI) Yenny Wahid.