Menpora Diminta Cepat Tangani Sanksi WADA, Dua Ajang Internasional Bisa Terdampak
Merdeka.com - Sanksi dari World Anti-Doping Agency (WADA) kepada Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) berujung tidak diperbolehkannya bendera Merah Putih berkibar dalam ajang olahraga internasional hingga larangan untuk menjadi tuan rumah ajang Internasional terhitung 7 Oktober 2021 hingga satu tahun ke depan.
Ketua DPP Nasdem Ahmad Sahroni mendesak Menpora bergerak cepat menangani sanksi dari WADA. Sahroni mengingatkan jangan sampai lambatnya penanganan dari Kemenpora berdampak negatif pada dua ajang internasional di Indonesia, Formula E di DKI Jakarta dan MotoGP di Mandalika.
"Dalam kurun waktu satu tahun ini kan akan ada dua ajang Internasional di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Yaitu Formula E dan Balap Moto GP di Sirkuit Mandalika. Kedua ajang besar tersebut sangatlah penting karena mampu mengangkat kembali spirit bangsa yang sempat turun akibat pandemi, dan memiliki multiplier efek lainnya. Karenanya, pemerintah harus gerak cepat untuk menyelesaikannya sehingga ada titik terang," kata Sahroni pada wartawan, Kamis (21/10).
Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (Sekjen PP IMI) itu mengingatkan bahwa Menpora harus bertanggung jawab menyelesaikan polemik tersebut. Sebab, kasus tidka berkibarnya Merah-Putih di Thomas Cup telah membuat banyak pihak kecewa dan khawatir.
"Melihat sanksi-sanksi yang didapat tentu saya khawatir. Dimulai dari bendera Indonesia yang tidak bisa berkibar di Thomas Cup kemarin, hingga sanksi dilarang menjadi tuan rumah ajang international. Padahal, semua atlet dan pengurus cabang olahraga sudah sekuat tenaga berlatih, bertanding, membuat event, dan lain lain. Hal tersebut demi mengibarkan bendera merah putih. Untuk itu, saya meminta kepada Menpora untuk bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini, harus serius mengupayakan agar masalah ini segera selesai," ujar Sahroni.
Sahroni menyebut apabila sanksi dibiarkan berlarut maka kerugian besar akan diterima Indonesia sebagai tuan rumah. "Jangan sampai sanksi pelarangan tersebut benar-benar terjadi dan merugikan negara," pungkasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Formula E di Jakarta Diundur 2025, Ini Alasannya
Balapan mobil listrik tersebut seharusnya diselenggarakan di Jakarta International E-Prix Circuit tahun 2024.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaMenlu Retno Sebut Kepemimpinan Indonesia Diakui Dunia
Sepak terjang Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 layak mendapatkan apresiasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Catat! Ini Jadwal dan Harga Tiket MotoGP 2024 di Mandalika, NTB
Di Indonesia, MotoGP 2024 dijadwalkan pada 27-29 September 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya17 Pemuda di Jakarta Timur Bawa Sajam Buat Tawuran
Ketika itu mereka berkonvoi dengan delapan motor berhasil diberhentikan petugas yang sedang berpatroli.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaSolihin GP Dirawat di RS Advent Bandung Sebelum Meninggal Dunia, Jenazah akan Dimakamkan di TMP Cikutra
Jenazah Solihin GP rencananya akan dibawa ke rumah keluarga besar di Jalan Cisitu Indah, Dago, Bandung.
Baca SelengkapnyaDaftar Stasiun Kereta Api Melayani Mudik Motor Gratis 2024
Setiap masyarakat ingin membawa motor saat mudik melalui transportasi kereta api bisa mendaftar di semua stasiun tersebut.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca Selengkapnya