Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkumham Tak Setuju Napi Korupsi Dipindah ke Lapas Nusakambangan

Menkumham Tak Setuju Napi Korupsi Dipindah ke Lapas Nusakambangan Yasonna Laoly. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamongan Laoly menyebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan memiliki keamanan yang super maksimum. Menurut dia, narapidana kasus korupsi tak masuk dalam kategori tersebut.

"Saya mengatakan begini, di Nusakambangan itu kita menempatkan memang lapas-lapas yang highrisk, Lapas super maksimum security. Napi-Napi koruptor bukanlah napi kategori napi highrisk yang memerlukan super maksimum security. Jadi itu persoalannya," ujar dia di Kantornya, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (18/6).

Yasonna mengatakan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memantau langsung Lapas Nusakambangan yang diperuntukan bagi narapidana kasus korupsi. Pimpinan lembaga antirasuah memantau langsung bersama dengan Dirjes PAS.

Yasonna mengatakan, lapas-lapas di Nusakambangan sejatinya diperuntukkan bagi narapidana yang mendapat hukuman mati atau minimal vonis seumur hidup.

"Itu yang kami dedikasikan untuk berada di sana (Nusakambangan). Karena yang di sana itu pada umumnya adalah pidana mati, pidana seumur hidup, pelaku kejahatan pembunuhan, narkoba, teroris," kata dia.

Terkait dengan pemindahan Setya Novanto ke Gunung Sindur dari Lapas Sukamiskin, menurut Yasonna hal tersebut dilakukan agar mantan Ketua DPR RI itu tak kembali berulah.

"Menempatkan dulu beliau di Sindur untuk merenunginya, memang di situ kan super maksimum. Seharusnya dia tidak di sana, tapi kan, mengapa kita lakukan seperti itu supaya ke depannya tidak berulang lagi hal yang menyimpang dari prosedur," kata Yasonna.

Reporter: Fachrur Rozie

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Sahroni: Pengembalian Nilai Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Masih Kecil

Selama ini, kata dia, penanganan kasus korupsi terlalu mengedepankan hukum pidana sebagai alat penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya
24 Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin dapat Remisi Natal

24 Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin dapat Remisi Natal

Lapas Sukamiskin memastikan tahun ini tidak ada remisi khusus II atau bebas.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam

Kejagung Didesak Buru Tersangka Lain Kasus Korupsi Transaksi Emas Antam

Upaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.

Baca Selengkapnya
240 Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin Terima Remisi Idulfitri, Ada Nama Setya Novanto

240 Napi Korupsi di Lapas Sukamiskin Terima Remisi Idulfitri, Ada Nama Setya Novanto

240 narapidana yang mendapatkan remisi pada Lebaran

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Lawan Korupsi, Capres Anies Berencana Beri hadiah Layak Bagi Pemburu Koruptor

Lawan Korupsi, Capres Anies Berencana Beri hadiah Layak Bagi Pemburu Koruptor

Rencana itu bakal diwujudkan ketika Anies terpilih sebagai presiden.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi

Cak Imin Dapat Kabar Banyak Kepala Desa Jadi Target Kriminal Berkedok Pemberantasan Korupsi

Namun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.

Baca Selengkapnya