Menkum HAM sebut banyak barang sitaan negara harga triliunan hancur
Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyayangkan banyaknya barang sitaan bernilai triliunan rupiah hancur begitu. Padahal barang-barang itu bisa dilelang dan uangnya menambah pemasukan negara.
Hal itu disampaikan Yasonna saat sambutan dalam Rapat Koordinasi Dilkumjakpol (Pengadilan, Hukim dan HAM, Jaksa dan Polisi) di ruang Sandeq Hotel Clarion Makassar, Jumat (30/9).
"Mengenai barang sitaan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rubasam) yang nilainya triliunan itu saat ini kita susun rencana peraturan presidennya. Karena sayang sekali barang-barang sitaan itu hancur begitu saja. Misalnya kayu-kayu mahal dari Papua dan Sumatera Utara. Seperti juga barang sitaan KPK. Ada mobil Ferrari, Lamborgini," kata Yasonna.
Kata Yasonna, pihaknya tengah berpikir bagaimana agar barang sitaan itu dilelang saja dan masukkan uangnya ke negara atas nama tersangka atau terdakwa. Nanti jika perkaranya sudah selesai, barangnya itu sudah dalam wujud uang tidak lagi dalam bentuk barang hancur tak punya nilai.
Dia mencontohkan, misalnya barang sitaan mobil, kalau disimpan lalu perkaranya baru berkekuatan hukum tetap lima tahun maka barang itu sudah hancur. Negara juga rugi untuk biaya perawatannya. Selain itu juga tidak cukup tempat untuk menyimpannya.
"Pikiran kita sejak awal sesudah ditetapkan sebagai tersangka langsung dilelang sesuai harga pasar dengan persetujuan tersangka. Uangnya atas nama negara dan tersangka bersangkutan. Jika pengadilan putuskan dia harus mengganti sampai Rp 200 juta sementara nilai barangnya Rp 300 juta maka Rp 100 juta dikembalikan ke dia dan Rp 200 jutanya ke negara," terangnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaMahfud meminta Kementerian Keuangan nantinya dapat segera melunasi utang negara terhadap perusahaan milik Jusuf Hamka.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras sekarang telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaPemerintah tak lagi tahan barang bawaan pekerja migran di bandara asalkan nilainya tidak lebih dari Rp24 juta setahun.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.
Baca Selengkapnya