Menkum HAM ngaku belum dipanggil Presiden bahas Arcandra
Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, mengaku belum dipanggil secara khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk membahas pengukuhan status WNI mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar. Adapun kedatangannya ke Istana Kepresidenan pagi ini untuk mengikuti sidang kabinet paripurna membahas hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok dan Laos.
"Belum (dipanggil) hari ini. Kami rapat kabinet dulu dan nanti siang menerima Presiden (Filipina) Duterte," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/9).
Namun, apabila nantinya dipanggil oleh Presiden Jokowi, dia mengaku siap menyampaikan alasan maupun proses di balik pengukuhan status WNI terhadap Arcandra Tahar. "Pasti soal itu," katanya.
Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan untuk meneguhkan kembali status WNI Arcandra Tahar. SK Menkum HAM bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar itu dikeluarkan pada 1 September 2016.
Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Ferddy Harris. Kebijakan pengukuhan itu didasarkan pada asas perlindungan maksimum dan asas tidak mengenai tanpa kewarganegaraan (apartride).
Yasonna menjelaskan berdasarkan aturan, pihaknya tidak bisa mencabut status WNI Arcandra. Sebabnya, apabila status WNInya dicabut, maka Arcandra tidak memiliki kewarganegaraan. Alhasil, Yasonna mengaku bisa dipidana.
"Karena dia kehilangan WN Amerika kita stop pencabutan WNI. Kalau saya meneruskan mencabut WNI Arcandra maka saya dapat dipidana, selama 3 tahun. Aku belum siap. WN tidak boleh stateless," kata Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beredar Kabar AHY Jadi Menko Polhukam, Demokrat Tegaskan Pantang Menanyakan Kursi Kabinet
Beredar susunan kabinet jika Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Jawab Isu Suasana Kabinet Canggung Akibat Beda Politik
Kabar tersebut diungkap Mahfud MD yang menyebut ada kehangatanyang hilang dalam Kabinet Indonesia Maju
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Ingatkan Menteri Jadi Tim Kampanye Hati-Hati Dalam Tugas Kenegaraan
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca SelengkapnyaIstana Respons Kabar Kabinet Presiden Jokowi Sudah Tidak Kompak: Jelas Tak Sesuai Fakta
Kabar teresebut diungkap Mahfud MD yang menyebut suasana kabinet sudah tidak seperti dulu
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca Selengkapnya