Menkum HAM Bantah Joko Tjandra Sudah Tiga Bulan di Indonesia

Rabu, 1 Juli 2020 17:55 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Menkum HAM Bantah Joko Tjandra Sudah Tiga Bulan di Indonesia Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Parlemen. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly merespons terkait isu keberadaan Joko Soegiarto Tjandra yang disebut sudah berada 3 bulan di Indonesia. Yasonna justru meragukan informasi tersebut.

"Dari mana data bahwa dia 3 bulan di sini, tidak ada datanya kok," ujar Yasonna di Kompleks DPR, Rabu (30/6).

Yasonna mengungkapkan, bahwa dari sistem data Kemenkumham, tidak ada sama sekali keberadaan Joko Tjandra di Indonesia. Maka dari itu, dia heran adanya kabar Joko di Indonesia selama 3 bulan.

"Di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya. Sampai sekarang tidak ada. Kemenkum HAM tidak tahu sama sekali (Joko Tjandra) di mana," ujar Yasonna.

"Makanya kemarin kan ada dibilang ditangkap, kita heran juga. Jadi kami sudah cek sistem kami semuanya, tidak ada,” ungkapnya lagi.

Lebih lanjut, Yasonna meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyampaikan data-data kronologi status DPO Joko Soegiarto Tjandra dari data yang dimiliki oleh Imigrasi.

1 dari 1 halaman

Kronologi Status

Sementara, Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang menyampaikan 6 poin kronologi status Joko Soegiarto Tjandra, yang masuk daftar pencegahan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai berikut.

1. Permintaan pencegahan atas nama Joko Soegiarto Tjandra oleh KPK pada 24 April 2008. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan.

2. Red notice dari Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra pada 10 Juli 2009.

3. Pada 29 Maret 2012 terdapat permintaan pencegahan ke luar negeri dari Kejaksaan Agung RI berlaku selama 6 bulan.

4. Permintaan DPO dari Sekretaris NCB Interpol Indonesia terhadap Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chan (WN Papua Nugini) pada 12 Februari 2015. Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perihal DPO kepada seluruh kantor Imigrasi ditembuskan kepada Sekretaris NCB Interpol dan Kementerian Luar Negeri.

5. Pada 5 Mei 2020, ada pemberitahuan dari Sekretaris NCB Interpol bahwa dari red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra telah terhapus dari sistem basis data terhitung sejak tahun 2014 karena tidak ada permintaan lagi dari Kejaksaan Agung RI.

Ditjen Imigrasi menindaklanjuti dengan menghapus nama Joko Soegiarto Tjandra dari Sistem Perlintasan pada 13 Mei 2020.

6. Pada 27 Juni 2020, terdapat permintaan DPO dari Kejaksaan Agung RI. Sehingga nama yang bersangkutan dimasukkan dalam sistem perlintasan dengan status DPO.

"Di samping kronologi di atas, perlu disampaikan juga bahwa atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Joe Chen tidak ditemukan dalam data perlintasan," ungkap Arvin Gumilang. [eko]

Baca juga:
Jaksa Agung Kecolongan, Buronan Djoko Tjandra Tak Ketahuan Datang ke PN Jaksel
Kejagung sulit tangkap Djoko Tjandra karena jadi WN Papua Nugini
Menteri Tedjo mengaku tak tahu Djoko Tjandra
Jokowi ditemui adik buron Bank Bali, ini tanggapan Menteri Tedjo
Kejaksaan Agung lakukan pendekatan pulangkan Djoko Tjandra ke RI

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini