Menkominfo Tifatul blokir situs porno, era Jokowi blokir situs Islam
Merdeka.com - 5 bulan menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Rudiantara bakal menutup 22 situs yang dianggap menjadi penggerak paham radikalisme di Indonesia. Rencana tersebut dirilis oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Senin (30/3) kemarin.
Alasan penutupan 22 situs tersebut adalah permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan surat Nomor : 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal. Menurut BNPT semua situs itu menyebarkan paham radikalisme dan/atau sebagai simpatisan radikalisme.
Pemblokiran website tersebut, dibenarkan oleh Kepala Humas Kemkominfo, Ismail Cawidu. "Ya, ini usul BNPT untuk minta ditindaklanjuti. Alasannya, karena menurut BNPT website-website tersebut mengandung paham kekerasan dan radikalisme," ujarnya kepada merdeka.com, Senin (30/3).
Ismail menjelaskan, semula hanya 19 situs yang ditutup, kemudian bertambah tiga situs lagi yang harus diblokir oleh ISP. "Ada tambahan tiga lagi. Total 22 website. Ya akan diblokir ISP," ungkapnya.
Sebagian dari 22 situs tersebut diketahui sudah ditutup. Aksi protes pun bermunculan. Tidak sedikit yang membandingkan kinerja Menteri Kominfo era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni Tifatul Sembiring, dengan kinerja Menteri Kominfo era Presiden Joko Widodo, Rudiantara.
Era Menteri Tifatul, Kominfo sangat agresif menutup situs-situs porno. Hingga tahun 2012, tak kurang dari 1 juta situs porno telah ditutup oleh Kominfo. Sementara situs-situs barbau radikal yang ditutup kementerian bisa dihitung dengan jari, termasuk situs yang memuat video ISIS. Menteri Tifatul dinilai sangat lamban dalam mengantisipasi penyebaran situs-situs berbau radikal.
Dulu Politikus Partai Demokrat Ramadhan Pohan sampai sempat mengkritik kinerja Menteri Tifatul yang dinilai lebih reaktif terhadap situs-situs porno ketimbang situs-situs yang bersifat radikal. "Situs porno saja cepat diblokir Menteri Tifatul. Mosok yang soal radikalisme dan ekstremisme berkedok agama ini, enggak bisa diblokir? Apa alasannya?" ujar Ramadhan.
Namun, Tifatul Sembiring memiliki alasan serta pertimbangan tersendiri terkait penilaian tersebut. Tifatul menyebut bahwa menutup website yang berkonten radikal lebih sulit dibandingkan dengan pornografi.
"Kalau pornografi itu agak spesifik. Kami bisa deteksi bukan hanya lewat kata dan nama, tapi persentase kulit terbuka di atas 80 persen, dia bisa mendeteksi secara otomatis. Kalau situs radikal itu sulit," kata Tifatul.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS ini mengatakan, saat dirinya menjabat sebagai Menkominfo, sebanyak lebih dari 40 video ISIS yang tersebar melalui YouTube sudah diblokir.
"Situs pornografi itu selalu ada cirinya, misalnya (menggunakan kata) porn, sex, atau katakanlah bokep, itu semua langsung bisa. Sementara radikal ini enggak ada ciri khas. ISIS kita blokir di YouTube. Pas zamannya saya ada lebih dari 40 yang diblokir. Memang kita ada kerja sama dengan YouTube," tambahnya.
(mdk/siw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru
Jokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bela Prabowo soal Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Ganjar: Ada di Website Kemenko Polhukam
Ganjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Teken Perpres, Jokowi Tambah Satu Direktorat di Bareskrim Polri
Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Sering Dikritik Tajam: Gambar Wajah Saya Aneh-Aneh di Sampul Media, Cucu Komplain
Jokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaIsu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo
Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.
Baca Selengkapnya