Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli diminta untuk segera mengeluarkan SK (Surat Keputusan) untuk penunjukan Tim Rajawali Kepret untuk membereskan masalah di Pelabuhan Tanjung Priok. Rajawali Kepret sendiri merupakan tim yang kabarnya dibuat oleh Rizal setelah dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mempersingkat bongkar muat di pelabuhan tersebut.

"Pembenahan secara kebijakan sedang dilakukan, saya mohon Pak Menko Maritim mengeluarkan surat Rajawali Kepret, supaya bisa bekerja. Jadi itu dari sisi kebijakan," kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat di Cikini, Jakarta, Minggu (30/8).

Lebih lanjut, Agus menyayangkan Ketua Satgas Dwelling Time atau juga dikenal Tim Rajawali Kepret yang sudah mengumbar pernyataan ke mana-mana. Padahal, kata dia, belum ada SK Menko Maritim untuk satgas tersebut.

Selanjutnya, Agus menyarankan agar SK tim satgas ini tidak tumpang tindih dengan fungsi dan kinerja kementerian-kementerian yang berurusan dengan perizinan di pelabuhan.

"Calon ketuanya sudah bicaranya di mana-mana, jangan asal bicara dulu, saya akan perintahkan KSAL, yang bisa memerintahkan KSAL, Panglima TNI," jelas Agus menirukan pernyataan calon ketua satgas dwelling time.

Menurut Agus, perizinan bongkar muat di pelabuhan melibatkan sedikitnya 18 kementerian. Yang mana masing-masing kementerian tersebut memiliki kewenangan sendiri-sendiri.

Oleh sebab itu, SK tim satgas ini diharapkan tidak bertabrakan dengan peraturan di lintas kementerian. Sehingga terwujud koordinasi yang baik yang dapat mempercepat memperbaiki segudang persoalan di pelabuhan.