Menko PMK: Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem jadi Prioritas di 2023
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem jadi program prioritas pada tahun 2023 ini.
"Program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem jadi prioritas yang membutuhkan peran aktif seluruh pihak," katanya dalam keterangan di Jakarta dilansir Antara, Jumat (13/1).
Menurut dia permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem merupakan dua hal yang saling beririsan. "Penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya," katanya.
Pemerintah terus memperkuat berbagai upaya guna menangani masalah stunting dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
"Intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk mempercepat penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih, MCK, dan fasilitas sanitasi," katanya.
Untuk melaksanakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, kata dia, diperlukan kolaborasi dan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
"Misalkan, untuk intervensi sensitif melibatkan Kementerian PUPR dan kementerian lain. Sedangkan untuk intervensi spesifik dari Kementerian Kesehatan. Koordinasi menjadi kunci penting yang sangat diperlukan," katanya.
Menko juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting. Pada saat ini pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menambahkan bahwa pemerintah terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi untuk mencegah terjadinya stunting.
Dia juga mengatakan perlunya pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting disebutkan intervensi gizi spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko PMK Cek Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Desa Tetangga IKN
Menko PMK ingin memantau langsung penanganan stunting
Baca SelengkapnyaStunting Adalah Gangguan Pertumbuhan pada Anak, Berikut Gejala dan Cara Mencegahnya
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya asupan makanan yang bergizi dan infeksi kronis pada periode pertumbuhan mereka.
Baca SelengkapnyaDi Nabire, Kepala BKKBN Kasih Tips Jitu Agar Anak Tidak Stunting
Dokter Hasto mengajak lintas sektor untuk memasifkan intervensi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Belajar dari Kampar Turunkan Angka Stunting
Keberhasilan Kabupaten Kampar turunkan angka prevalensi stunting menjadi sorotan
Baca SelengkapnyaGandeng Penghulu hingga Tokoh Agama, Begini Strategi Kemenag Dukung Program Prioritas Pemerintah
Kementerian Agama ikut ambil bagian dalam realisasi program pemerintah pusat seperti penurunan angka stunting.
Baca SelengkapnyaKondisi Permasalahan Sampah, Kualitas Air dan Gizi di Indonesia
Pengelolaan sampah secara berkelanjutan masih perlu menjadi perhatian serius di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.
Baca SelengkapnyaMomen Seru Atikoh Ganjar Berbagi Cerita Penanganan Stunting hingga Beri Telur ke Ibu Hamil di Bantul
Pembagian telur itu dilakukan usai Atikoh berdialog dengan ibu-ibu pengajian dan wanita hamil dari Kecamatan Banguntapan, Bantul.
Baca SelengkapnyaBedah Rumah Jadi Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem di Sumsel
Fatoni menyebut rapat ini sangat penting, dikarenakan untuk menangani hal tersebut diperlukan koordinasi seluruh OPD.
Baca Selengkapnya