Menko PMK: Dialog kebangsaan bisa jadi solusi menjaga kerukunan
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menilai pentingya keberadaan dialog kebangsaan di tengah masyarakat Indonesia saat ini.
Menurutnya, dialog sarana efektif untuk menjadi forum mencari solusi dalam upaya membangun kehidupan dan menjaga kerukunan umat beragama.
"Kegiatan Dialog Kebangsaan dapat dijadikan sebagai momentum sekaligus forum yang bermanfaat untuk berdialog, bertukar pikiran, dan mencari solusi bagi upaya membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama yang lebih baik," ujar Puan dalam forum Dialog Kebangsaan yang digagas oleh Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Sulawesi Utara di Gedung Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (12/2).
Dia juga menyampaikan, sejak awal para pendiri bangsa sepakat untuk menetapkan Indonesia sebagai negara Ketuhanan sebagaimana terdapat dalam sila pertama Pancasila.
"Di era globalisasi sekarang ini, pemerintah dan masyarakat hendaknya bersama-sama bergotong royong mengisi ruang-ruang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan pemahaman keagamaan yang tidak sempit, atau menggunakan istilah Bung Karno, tanpa egoisme agama," imbau Menko PMK.
"Saya juga mengajak jajaran pengurus NU dan PWNU di semua daerah dapat bersinergi dengan Kelompok Kerja Revolusi Mental dalam mengupayakan pembentukan karakter bangsa yang merupakan kerja tanpa henti selama Republik ini ada," jelasnya.
Mengutip pidato proklamator Indonesia, Soekarno pada 1 Juni, Puan menegaskan bagaimana intinya toleransi umat beragama dalam beribadah kepada Tuhan-nya sesuai kepercayaan yang dianut.
"Oleh karena itu, Agama dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan Pembangunan Agama yang diarahkan untuk dapat memberikan kekuatan pendorong kemajuan, memberikan landasan masyarakat yang berakhlak, bermoral, dan ber-etika yang mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan ber-Bhineka Tunggal Ika, dalam mencapai kesejahteraan bersama."
"Agama dalam Pembangunan Manusia dan dan Kebudayaan, memberikan landasan etik dan moral dalam membangun Jiwa Gotong Royong untuk menjadikan Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Siapapun dan apapun agamanya, kalau untuk kepentingan bangsa dan negara kita harus bersatu," pungkasnya.
Untuk informasi, Dialog Kebangsaan ini mengambil tema “Posisi Agama dalam Pembangunan Manusia dan Kebudayaan” dan dihadiri antara lain Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw, Ketua PBNU yang diwakili oleh Sekjend PBNU, KH Masduki Baidlowi, Ketua PWNU Sulawesi Utara, Sya’ban Mauludin, Ketua MUI Sulut, Anggota DPR RI asal Sulut, Vanda Sarundajang serta para Anggota DPRD Sulut.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko PMK Muhadjir: Pengeras Suara Untuk Kepentingan Ibadah, Jangan Adu Keras
Menko PMK Muhadjir mengatakan imbauan pengeras suara agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi: Pengaruh MUI untuk Menjaga Keharmonisan Pasca Pemilu Kuat Sekali
"Pengaruhnya ke masyarakat untuk menjaga keharmonisan di masyarakat itu sangat kuat sekali," kata Hadi
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menko Luhut Minta Kenaikan Pajak Hiburan 75 Persen Ditunda
Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaGerakan Nurani Bangsa Dialog dengan Pimpinan Media, Dorong Pemilu Damai dan Jujur
Gerakan Nurani Bangsa yang diinisiasi para tokoh bangsa menggelar dialog dengan para pemimpin redaksi media massa
Baca SelengkapnyaMenko PMK Minta Pihak Sekolah Waspadai Geng Sekolah Antisipasi Perundungan
Muhadjir juga mengingatkan agar guru dan pimpinan sekolah senantiasa mengedukasi siswa dan siswi tentang buruknya praktik perundungan.
Baca SelengkapnyaMakna Demokrasi, Tujuan, dan Prinsipnya, Perlu Diketahui
Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan tertinggi.
Baca SelengkapnyaMenko PMK: Tak Mungkin ASN 100 Persen Netral saat Pemilu 2024
Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca SelengkapnyaRespons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca Selengkapnya