Merdeka.com - Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan terus meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terus melakukan penyekatan. Hal tersebut kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Jodi Mahardi untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

"Koordinator PPKM darurat tetap meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk melakukan penyekatan mobilitas untuk memastikan kepatuhan WFH dan WFO diterapkan pada sektor non esensial," kata Jodi dalam konferensi pers dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7).

Jodi menerangkan pemerintah juga sudah meminta kepada anggota masyarakat yang bekerja pada sektor esensial dan critical agar dapat memiliki surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Kemudian kata dia perusahaan dapat mendaftarkan pegawainya untuk mendapat STRP, dapatkan informasi prosesnya di Pemerintah kabupaten kota setempat.

"Upaya-upaya ini sekarang perlu kita perkuat ditambah pembatasan-pembatasan yang diperketat karena penularan meningkat. Pengetatan dapat dilonggarkan lagi ketika situasi telah membaik," bebernya.

Dia menjelaskan pengetatan dan pelonggaran ini harus dilakukan. Dengan tujuan kata dia menekan angka kasus dan kematian akibat Covid-19.

"Tujuan dari pengendalian pandemi khususnya mencegah kesakitan dan kematian, menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dapat tercapai," pungkasnya.