Menko Mahfud Puji Langkah 3 Pimpinan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi ke MK

Kamis, 21 November 2019 11:41 Reporter : Merdeka
Menko Mahfud Puji Langkah 3 Pimpinan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi ke MK Mahfud MD di Istana. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama aktivis pegiat antikorupsi mengajukan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Berkas uji materi sudah didaftarkan pada Rabu 20 November 2019 kemarin.

Menko Polhukam Mahfud MD sikap pimpinan KPK membawa polemik tersebut untuk diuji di MK.

"Bagus-bagus. Biar nanti diuji di sana. Kan di situ akan bertemu perbedaan pendapat antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Kemudian perbedaan dengan pemerintah, kesamaan dengan pemerintah akan ketemu di sana," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (21/11).

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada para hakim MK untuk memutus perkara itu nantinya.

"Nanti biar hakim MK yang memutuskan. Menurut saya bagus, tidak ada halangan hukum dan halangan konstitusi," jelas Mahfud.

Disinggung kembali kelanjutan rencana penerbitan Perppu KPK, Mahfud tak mau berbicara banyak.

"Kalau itu sudah jelas. Sudah saya jawab dulu," tukasnya.

1 dari 1 halaman

Eks Pimpinan Hingga Bekas Pansel Ada Didaftar Pemohon

Diketahui, Tiga pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode Syarif melakukan uji materi. Ketiganya tidak membawa nama institusi melainkan atas dasar pribadi.

Selain mereka, pemohon lainnya adalah eks Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, eks Wakil Ketua KPK Moch Jasin, istri mendiang Nurcholis Madjid Omi Komaria Madjid.

Kemudian ada juga, eks Ketua Pansel KPK Betti S Alisjahbana, dosen IPB Hariadi Kartodihardjo, Dosen UI Mayling Oey, eks Ketua YLKI Suarhatini Hadad, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar, pendiri Partai Amanat Nasional, Abdillah Toha, dan Ketua Dewan Yayasan KEHATI Ismid Hadad.

Adapun, permohonan ini didukung oleh 39 kuasa hukum yang datang dari koalisi masyarakat sipil, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), hingga LBH Jakarta.

Walaupun Agus Rahardjo mengajukan uji materi ke MK, dirinya tetap berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

"Walaupun harapan kami juga masih pengin Presiden mengeluarkan Perppu," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com [lia]

Baca juga:
Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri Harap Upah Pegawai KPK Jadi ASN Tak Turun
Laode Nilai UU KPK Digugat karena Banyak Kesalahan Formil
Bersama Koalisi Masyarakat Antikorupsi, Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review UU di MK
Agus-Laode-Saut Ajukan Uji Materi ke MK: Ingin Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Pimpinan KPK Ajukan Judicial Review UU No.19 Tahun 2019 ke MK
MenPAN-RB Sudah Temui Sekjen KPK Bahas Wacana Status Pegawai Jadi ASN

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini